Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Pemkab Kudus kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Opini WTP ini merupakan kali keenam yang diraih Kudus secara berturut-turut.

Untuk WTP kali keenam ini, dalam menilai Kudus BPK tidak sendiri. Namun bersama Kantor Akuntan Publik (KAP). Acara penyerahan LHP ini dilangsungkan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jateng di Semarang, Senin (28/5).

Kudus sebagai salah satu penerima LHP dari 26 Kabupaten/Kota di Jateng sore itu. Dan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng Hery Subawa.

Hery menyebut bahwa opini ini diberikan atas akuntabilitas laporan keuangan yang dilakukan setiap tahun. Dan telah dilakukan check and balance dari laporan yang ada dengan lima indikator asersi laporan keuangan.

“Pertama yaitu keterjadian dan keberadaan. Kita buktikan dg transaksi yg ada hingga wujud fisiknya,” kata Hery.

Selain itu, ada penilaian, hak dan kewajiban, kelengkapan, dan pengungkapan. Namun Hery lebih menekankan pada pengawasan internal. Sehingga pengelolaan keuangan akan semakin baik, bukan hanya menunggu BPK.

“Selamat pada entitas/Kabupaten/Kota yang meraih opini WTP sebagai penyemangat yang belum WTP,” ucap Hery.

Sementara itu, Bupati Kudus H. Musthofa menilai bahwa opini WTP yang diraih Kudus adalah berkat kerja keras semua OPD. Sebagai Kepala Daerah, Bupati dua periode ini berkomitmen dalam pengelolaan keuangan yang baik yang akuntabel.

“Saya menyampaikan terima kasih pada seluruh OPD yang telah bekerja keras. Untuk pengelolaan keuangan dan tentunya pelayanan publik,” kata Musthofa.

Baginya, prinsip 4T selalu ditekankan pada semua OPD. Yakni tepat aturan, tertib administrasi, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Sehingga pengelolaan keuangan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas termasuk peningkatan kesejahteraan.