Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PURBALINGGA – Sebanyak 43.542 Kepala Keluarga di Kabupaten Purbalingga menerima bantuan senilai Rp200 ribu dari Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bantuan berupa paket sembako tersebut disalurkan selama tiga bulan berturut-turut. Setiap paket berisi beras 10 kg, minyak goreng kemasan dua liter, telur satu kilogram, kecap, mi instan, dan makanan kalengan berupa sarden atau abon.

Penerima bantuan, Dwi Wahyuni (20) warga Kaliori mengaku, dirinya saat ini nganggur. Sebelumnya, Dwi bekerja di sebuah mal di Jakarta, namun sejak adanya pandemic Covid-19, mal tersebut terpaksa ditutup dan para pegawainya dirumahkan, atau di-PHK, termasuk Dwi.

“Bekerja di Jakarta, bulan April awal ada Covid, langsung dipulangkan karena malnya tutup. Terimakasih untuk Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Purbalingga sudah memberikan bantuan sembako. Semoga Covid-19 ini segera berakhir,” tuturnya.

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, mengatakan, Kabupaten Purbalingga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cukup banyak, antara lain 349 paket sembako untuk warga desa Kaliori. Bantuan JPS Provinsi tersebut, menurut bupati, merupakan salah satu bantuan pemerintah untuk masyarakat terkait penanganan dampak dari wabah Covid-19. Selain itu, masih ada empat bantuan lainnya.

“Pertama, Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp600 ribu. (Lalu) program perluasan BPNT atau bantuan sembako. Keduanya dari Pemerintah Pusat. Yang berikutnya adalah bantuan dari Pemerintah Provinsi berupa JPS Provinsi dalam bentuk sembako seharga Rp200 ribu, BLT DD, dan terakhir dari JPS Kabupaten,” jelas Tiwi saat menyerahkan bantuan JPS Provinsi di desa Kaliori dan Karangsentul Kecamatan Padamara, Jumat (22/5/2020).

Ditambahkan, berbagai bantuan tersebut diharapkan dapat didistribusikan secara merata kepada seluruh warga terdampak Covid-19. Tidak boleh ada duplikasi data penerima manfaat, tidak ada warga yang menerima lebih dari satu macam bantuan.

Tiwi juga berpesan agar warga Kaliori mengikuti anjuran pemerintah untuk mempercepat penanganan wabah virus Corona, di antaranya dengan disiplin menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir.

Hampir 100%

Sementara itu, saat mendampingi Bupati Dyah Hayuning Pratiwi membagikan bingkisan lebaran bagi beberapa relawan sosial di aula kantor Dinsosdalduk KB P3A, Jumat (22/5/2020), Kepala Dinsosdalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga, Raditya Widayaka, menyampaikan, menurut data dari PT Pos Indonesia, sampai dengan Jumat (22/5/2020), realisasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI di Kabupaten Purbalingga mencapai 95,48%, selisih sedikit dengan Kota Magelang yang mencapai angka 95,63%. Capaian Purbalingga berada di atas beberapa wilayah lainnya, antara lain Kabupaten Banyumas 89,37%, Cilacap 76,31%, Banjarnegara 90,76%, dan Kebumen 89,90%.

Ditambahkan, keberhasilan Purbalingga menyalurkan bantuan sosial tersebut karena dibantu oleh para relawan, yakni Tenga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta relawan, yang bergabung sebagai Taruna Siaga Bencana (Tagana). Bahkan, selama pandemi Covid-19, ketiga satuan relawan tersebut merupakan garda terdepan penanganan Covid-19. Saat ini Dinsosdalduk KB P3A memiliki TKSK sebanyak 18 orang, pendamping PKH 178 orang, dan 40 orang Tagana.

“Tagana, TKSK, dan (pendamping) PKH adalah garda terdepan untuk membantu masyarakat kita yang terdampak Covid-19. PKH membantu dalam hal pendataan BST, dan perluasan BPNT. Tagana sebagai garda terdepan untuk piket posko baik tingkat kabupaten maupun di posko perbatasan. TKSK membantu merekap data dari desa sampai kabupaten,” terang Radit.

Bupati Tiwi mengapresiasi kinerja para relawan tersebut yang bersinergi dengan pemerintah dalam memutus mata rantai Covid-19 di Purbalingga. Pandemi Covid-19 yang melemahkan sektor perekonomian membuat banyak orang harus kehilangan mata pencaharian. Kondisi tersebut memunculkan masalah baru mengenai pendataan warga terdampak Covid-19 yang harus dibantu oleh pemerintah.

“Masalah pendataan adalah masalah yang rumit sedunia. Masalah pendataan berakibat konflik di tingkat bawah. Ini saya ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan PKH dan TKSK yang telah banyak membantu pemerintah, khususnya masalah pendataan,” ungkap Tiwi.

Bupati Tiwi juga meminta para TKSK, petugas pendamping PKH, dan Tagana untuk tetap memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah, baik dalam hal pendataan, sosialisasi pencegahan penularan virus Corona, maupun turut terlibat langsung dalam piket di posko-posko siaga Covid-19. Menurutnya, masyarakat Purbalingga masih belum dapat memenuhi anjuran pemerintah.

Oleh karena itu, usai lebaran, Bupati Tiwi akan membuat peraturan dengan sanksi tegas, terutama sanksi disiplin dengan mengarantina warga yang kedapatan tidak pakai masker, dan ODP yang nekat ke luar rumah.

Penulis: Umg/Humas Purbalingga
Editor: Tn/Ul/Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin