KOTA PEKALONGAN – Penanganan bencana banjir rob di Kota Pekalongan di tengah pandemi Covid-19 membutuhkan sinergi intensif di berbagai tingkatan pemerintahan. Oleh karenanya, Wali Kota Pekalongan beserta seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar video conference (Vicon) dengan camat, lurah, ketua RW, dan RT se-Kota Pekalongan, di Posko Covid Setda Kota Pekalongan, Selasa (9/6/2020).
Wali Kota Pekalongan Saelany Mahfudz, menyampaikan Vicon ini dimanfaatkan untuk berkoordinasi hingga unsur pemerintahan terkecil. Dengan komunikasi ini, ia bisa mendengar langsung gambaran kondisi masyarakat.
“Ini kali pertama Vicon dengan camat, lurah, RW, dan RT. Ada tiga tema yang kami bahas yakni Covid-19, rob, dan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Tadi kami bisa berdialog dengan mereka tentang kekurangan, saran, dan pendapat,” tutur Saelany.
Saelany melanjutkan, Vicon ini cukup efektif dalam membahas permasalahan. Melalui dialog dua arah, dapat menghasilkan respon balik dari unsur yang menangani langsung di tengah masyarakat. Sehingga, dapat diketahui masalah yang sedang terjadi sekaligus diupayakan solusi. Di antaranya, hal-hal yang perlu dilakukan oleh Pemkot, selanjutnya diinstruksikan kepada camat, lurah, hingga Ketua RT/RW.
“Bahkan ke depannya ini bisa dikembangkan untuk Vicon dengan komunitas, ulama, dan sebagainya,” bebernya.
Dalam Vicon juga disampaikan dampak besar yang ditimbulkan Covid-19. Saelany menyebut, anggaran terpangkas melalui refocusing untuk kebutuhan penanganan Covid-19, baik untuk medis, obat-obatan, penanganan, maupun bantuan JPS. Bahkan, banyak juga bantuan yang datang dari berbagai pihak.
“Banyak bantuan yang masuk, baik dari pemerintah pusat, provinsi, CSR, dan komunitas. Meskipun belum sempurna menyangkut data, saya tetap berterima kasih kepada lurah, RW, dan RT yang telah membantu kelancaran penyaluran bantuan,” ujar Saelany.
Di akhir Vicon, Saelany berpesan agar RT dan RW turut memantau penyaluran bantuan. Jika ada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten agar dilaporkan melalui lurah. Selanjutnya, lurah akan meneruskan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan.
“Saya tak henti-hentinya menyampaikan ke masyarakat yang menerima dobel bantuan untuk memberikan kepada tetangganya yang memang betul-betul membutuhkan,” pungkas Saelany.
Penulis : Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan
Editor : Rk, Diskominfo Jateng
