PURBALINGGA – Untuk kali keempat, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purbalingga meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain Purbalingga, Kabupaten Kudus, dan Wonogiri menerima LHP dengan predikat WTP.
Penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2019 dilakukan secara virtual oleh kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali, Senin (18/5/2020). Penandatanganan berita acara serah terima laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 dilakukan oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, dan Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang.
“Hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan, kami BPK Perwakilan Jawa Tengah menyimpulkan opini atas laporan keuangan Kabupaten Purbalingga, Kudus dan Wonogiri adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkapnya.
Ditambahkan, menindaklanjuti imbauan Presiden Joko Widodo pada pertengahan Maret lalu mengenai sistem bekerja dari rumah, kegiatan pemeriksaan LHP pun dilakukan dengan menerapkan protokol penanganan Covid-19 secara ketat.
“Yang biasanya bisa langsung melakukan konfirmasi dan pengecekan fisik di lapangan, terpaksa diubah dengan minta tolong dengan pejabat di inspektorat dan lini terkait untuk membantu.” kata Ayub.
Sesuai ketentuan undang undang, lanjut Ayub, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporannya kepada BPK. BPK mempunyai waktu dua bulan untuk menyelesaikan pemeriksaan, dan menyampaikan laporannya kepada lembaga legislatif, dan pimpinan daerah. BPK pun, menurut Ayub tetap menerapkan Standar pemeriksaan menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.
Bupati Tiwi mewakili tiga kabupaten penerima Opini WTP BPK menyatakan, apresiasi kepada BPK yang telah melakukan pemeriksaan dengan mengedepankan protokol penanganan Covid-19.
“Tim pemeriksa BPK bahkan melakukan pemeriksaan jarak jauh, akan tetapi seluruh pemeriksaan dilakukan dan berjalan dengan baik dan lancar,” kata Tiwi.
Bupati pun mengungkapkan terima kasih atas segala masukan, dan koreksi serta langkah-langkah perbaikan yang telah diberikan tim pemeriksa selama ini untuk ketiga kabupaten.
“Kami menyadari betul, masih banyak hal-hal yang perlu kami perbaiki, perlu kami tindaklanjuti, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi ke depan untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Penulis: Umg/Humas Purbalingga
Editor: Tn/Ul/Diskominfo Jateng
