Pemkab Demak Percepat Cakupan Imunisasi

DEMAK – Pemerintah Kabupaten Demak akan terus memperkuat upaya percepatan cakupan imunisasi, melalui pelaksanaan Bulan Imunisasi Kejar (BIK) Nasional selama Oktober 2026.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Demak Heri Winarno, pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Imunisasi Kejar, di Command Center kantor dinas setempat, Senin (19/10/26). Menurutnya, minat masyarakat terhadap imunisasi saat ini cenderung berkurang. Kondisi tersebut, antara lain dipengaruhi oleh miskomunikasi dan informasi yang keliru mengenai imunisasi, khususnya di kalangan orang tua.

“Sebagian orang tua masih memiliki kekhawatiran terhadap dampak setelah anak mendapatkan imunisasi. Karena itu, edukasi dan penyampaian informasi yang benar perlu terus diperkuat, agar masyarakat memahami pentingnya imunisasi bagi perlindungan kesehatan anak,” jelas Heri.

Disampaikan, berdasarkan laporan imunisasi rutin yang diterimanya, per 6 September 2026, terdapat 5.444 anak di Kabupaten Demak yang masuk dalam kelompok berisiko zero dose, yaitu anak yang belum mendapatkan dosis pertama imunisasi DPT-HB-Hib atau imunisasi hexa1.

Karena itu, lanjutnya, BIK merupakan upaya percepatan yang memperluas pelaksanaan program Sepekan Mengejar Imunisasi (Penari) menjadi satu bulan penuh. Pelaksanaannya dilakukan selama Oktober 2026 melalui Puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, serta pos imunisasi yang telah ditentukan.

Dia menjelaskan, sasaran program tersebut Adalah bayi usia 0-11 bulan dan anak bawah dua tahun (baduta) atau usia 12-23 bulan, yang belum mendapatkan imunisasi atau belum melengkapi dosisnya. Pelaksanaan imunisasi disesuaikan dengan riwayat imunisasi dan ketentuan pemberian vaksin berdasarkan usia anak.

“Salah satu upaya yang diprioritaskan adalah mengejar pemberian dosis pertama DPT-HB-Hib atau hexa1, bagi anak yang belum mendapatkannya. Selain itu, petugas kesehatan juga melakukan pemeriksaan status imunisasi, untuk mengidentifikasi anak yang masih membutuhkan dosis lanjutan,” kata Heri.

Untuk mendukung pelaksanaan program, pihaknya mendorong pendataan dan pemetaan sasaran, pemeriksaan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), serta pelacakan anak yang belum mendapatkan imunisasi. Kader kesehatan juga dilibatkan untuk membantu menjangkau anak yang terlewat dari pelayanan imunisasi rutin.

Selain itu, imbuh Heri, koordinasi lintas sektor turut diperkuat dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, TP PKK, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pihak terkait lainnya. Pelayanan tambahan dan pembukaan pos imunisasi juga dapat dilakukan sesuai kebutuhan untuk memperluas jangkauan sasaran.

Penulis: Red-kmf/apj
Editor: Di, Diskomdigi Jateng