Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

GROBOGAN-Media massa sebagai wadah pers dan alat komunikasi massa dinilai punya peran penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Rahmulyo Adiwibowo saat menjadi pembicara dalam sarasehan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informasi Grobogan, Kamis (27/4/2017).

Menurutnya, sejauh ini media dianggap sebagai salah satu sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa. Media juga dianggap sebagai cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia.

Ia menyesalkan masih adanya tindakan intervensi dalam pemberitaan. Untuk menghindari masalah itu, pihak media maupun pemerintah perlu menyadari adanya sinkronisasi antara undang-undang keterbukaan informasi publik (UU KIP) dengan undang-undang kebebasan pers.

Dalam rangka mengimplementasikan UU KIP, bagian humas hendaknya bisa menyajikan informasi kepada publik secara transparan dan mudah diakses. Kemudian, bisa menggunakan media informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana dalam penyebaran informasi.

“Idealnya, sebuah lembaga harus memiliki media yang dapat jadi rujukan bagi media dan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Misalnya, dengan sarana website resmi badan publik,” jelasnya.

Acara sarasehan dibuka Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Grobogan Grobogan Wiku Handoyo. Sarasehan dihadiri puluhan wartawan berbagai media yang ada di Grobogan serta perwakilan guru dan pelajar.

Selain Rahmulyo, pembicara lainnya dalam sarasehan di gedung Riptaloka tersebut adalah Ketua PWI Grobogan Taslim Hadi. Dalam kesempatan itu, Taslimmengharapkan media massa bisa mendapatkan berita atau data yang baik dan benar sehingga informasi itu sampai ke masyarakat dengan tepat.

“Jika data yang disampaikan sudah bagus maka akan meminimalkan munculnya persoalan dalam pemberitaan. Jika merasa dirugikan dengan pemberitaan maka bisa menggunakan hak jawab,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius menyebutkan pada prinsipnya keterbukaan informasi ini di lembaga publik seperti di DPRD bisa saja diliput oleh wartawan.

Khusus di DPRD Sumbar, dia mengakui masih ada kegiatan yang belum terbuka untuk umum. Namun, dia menjamin informasi yang dibahas bisa ditanyakan dengan wawancara langsung baik ke pimpinan rapat maupun anggota.

Dia mengatakan kedepannya hal ini akan menjadi catatan di pimpinan DPRD.

Dia juga menyebutkan, dalam tata tertib DPRD khususnya di Sumbar memang ada ketentuan rapat internal yang belum dapat diliput langsung oleh wartawan.

“Kami butuh peran media dalam publikasi kegiatan. Jadi kinerja kami tidak bisa dipisahkan dengan wartawan,” katanya.

Lalu, praktisi Hukum dari Universitas Andalas, Yuslim memaparkan beberapa pokok pikirannya tentang DPRD.

Menurutnya, eksistensi DPRD ditegaskan dalam UUD 1945 ayat (3) pasal 18 Bab VI. Sedangkan dalam Bab VII UUD 1945 tentang DPR tidak mengatur sama sekali tentang DPRD.

Dalam sistematika ini, katanya, DPRD merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD berfungsi dalam pembentukan Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan.

“Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. DPRD dalam menjalankan fungsinya menjaring aspirasi dari masyarakat,” katanya.

Dalam kaitannya dengan fungsi dewan, jelasnya, Humas sangat berperan dalam menjembataninya dengan masyarakat dan media massa. Sebagai penyampai aspirasi masyarakat dan pengawas pemerintah, hubungan kemitraan DPRD dan media massa perlu dibangun dan peran humas menjadi kunci harmonisnya hubungan tersebut.

“Begitu juga dengan masyarakat, Humas harus bisa menjembatani hubungan tersebut,” katanya.

Diskusi panel ini dipimpin oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Sumbar Erdi Janur. Narasumber dari media Sawir Pribadi dan Hidayat yang juga anggota DPRD Sumbar.

Turut hadir, Ketua Forum Wartawan parlemen DPRD Sumbar, Novrianto, dan puluhan wartawan dan pemilik media. Perwakilan Humas DPRD dari kabupaten/kota juga turut hadir

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin