Kader Ujung Tombak Kesuksesan Program KKBPK

Kabupaten Jepara – Para Kader dan penyuluh KB, merupakan ujung tombak kesuksesan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia. Hal ini sebagaimana terungkap dalam, Dialog Nasional Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sabtu (16/2), di Makan Maribu Jepara.

Dalam dialog, yang bertema “Mewujudkan Akuntabilitas Program KKBPK Menuju Indonesia Sejahtera”, ini menghadirkan narasumber, diantaranya Sekretaris Utama BKKBN Pusat Nofrizal, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achzan Qosasi, Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis, dan Anggota Komisi XI DPR RI Fathan Subchi. Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, Sekda Sholih, sejumlah pejabat terkait dan para kader KKBPK.

Dalam paparanya, Sekretaris Utama BKKBN Pusat Nofrizal mengatakan, sebagai ujung tombak dan kesuksesan program KKBPK adalah di lini lapangan. Yaitu, mereka para kader dan penyuluh yang bergerak dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh para kader, penyuluh KB, yang telah berjuang untuk mensukseskan program KKBPK,” kata dia.

Nofrizal menekankan penyuluh KKBPK harus menjadi pelopor penerapan delapan fungsi keluarga dan revolusi mental melalui keluarga. Penyuluh KKBPK merupakan sumber daya yang potensial dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk diberikan informasi dan edukasi terkait pentingnya program KKBPK. “Bonus demografi tidak akan terwujud tanpa adanya kader. Jika KB berhasil bonus demografi itu akan semakin bertambah,” kata dia.

Achsanul Qosasi, Anggota III BPK RI menilai, pemerintah serius untuk meningkatkan peran BKKBN. Faktanya adalah, sejumlah petugas penyuluh di lapangan, yang semula menjadi tanggung jawb daerah sekarang ditarik dan menjadi tanggung jawab pusat. Ini membuktikan bahwa, pemerintah ingin memberikan kekuatan kepada BKKBN, agar mempunyai daya tekan ke bawah terhadap seluruh staff di kecamatan, dan desa untuk bekerja secara maksimal. “Total ada sekitar 15 ribu orang,” kata dia.

Dengan diberikannya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kepada BKKBN tentu saja ini membuktikan bahwa mereka siap mengelola anggaran. Termasuk, untuk memberikan tambahan honor bagi para kader dan penyuluh.

Fathan Subchi, Anggota DPR RI mengatakan, fungsi DPR diantaranya adalah fungsi badgeting, legislasi dan pengawasan. Bersama pemerintah, mereka menyusun Rencana Aanggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN). Termasuk dari program BKKBN. Kedepan, lebih diperhatikan penanganan stunting, dan program kesehatan ibu dan anak.

Sementara Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengatakan, ujung tombak pembangunan bangsa bertumpu pada pondasi keluarga. Keluarga akan menjadi baik, jika perempuan atau ibu yang mendidik itu baik. Salah satu syarat yang harus dikembangkan dalam keluarga untuk menjadi bahagia dan sejahtera adalah setiap keluarga harus mampu menghayati, memiliki dan berperan dalam delapan fungsi keluarga agar menjadi keluarga berkualitas.”Membangun sebuah keluarga harus direncanakan dengan matang,” kata dia