“Yen Omongane Nylekit, Dirungokke Mawon”

BREBES – Rasa bangga atas kinerja Tim Penggerak dan kader PKK se-Kabupaten Brebes, jelas terlihat saat Ketua TP PKK Kabupaten Batang Uni Kuslantasih Wihaji berbagi pengalaman dalam membantu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Apalagi jumlah PKB yang tertagih terhitung banyak, yakni 1.148 wajib pajak.

Di hadapan ratusan kader maupun TP PKK Kab Brebes dan Tegal, di Pendapa Rumah Dinas Bupati Brebes, Kamis (5/3/2020), dia membeberkan tips keberhasilan tersebut. Menurut Uni, keberanian, semangat, dan mental yang kuat, mesti dimiliki untuk menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran PKB. Sebab, bisa jadi mereka bakal menghadapi masyarakat yang sulit.

“Yen omongane nylekit, dirungokke mawon. Omongane sengak, njih dirungokke mawon (Kalau bicaranya menyakitkan, tidak ramah, didengarkan saja). Karena kita bukan penagih. Kita hanya memberikan surat pemberitahuan penunggak wajib pajak,” ujarnya memberikan semangat.

Diakui, ada sejumlah alasan para wajib pajak belum melunasi pajak kendaraannya. Bisa karena lupa, belum ada uang untuk membayar, atau belum sempat membayar karena kesibukan keseharian. Reaksi mereka saat didatangi juga beragam. Ada yang berterima kasih sudah diingatkan, malu, atau bahkan menolak dan marah.

“Belum lagi kalau yang ditagih merasa ekonominya lebih baik dari penagihnya. Masak aku nduwe duit ora mbayar. Ngeremehke aku apa piye (Saya punya duit kok tidak membayar. Meremehkan saya apa bagaimana),” ungkap Uni.

Kendati begitu, katanya, kader PKK tak boleh patah semangat. Sampaikan dengan baik. Gunakan bahasa yang santun, dengan menyuguhkan senyuman, sehingga yang ditagih akan menerima dengan baik pula. Bagaimana pun pajak yang masuk akan dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pembangunan.

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Atikoh Ganjar Pranowo mengakui, memang dibutuhkan kesabaran dan kesadaran dalam membantu pemerintah mengoptimalkan pajak kendaraan. Namun dia optimistis kader PKK memiliki mental kuat seperti itu. Terbukti, pada 2019 lalu saat kerja sama dengan Bapenda diujicobakan pada enam kabupaten, hasilnya cukup efektif.

“Kader PKK itu grassroot yang langsung ke masyarakat. Jadi, ketika mereka mengampanyekan pembayaran pajak juga cukup efektif. Banyak kendala, tapi dengan pendekatan humanis, dengan bahasa yang baik, barrier bisa dihapus,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Jateng Tavip Supriyanto menambahkan, kerja sama dengan PKK sepanjang 2019 membuahkan hasil yang signifikan. Bahkan pajak yang berhasil terbayar mencapai Rp1,5 miliar. Pada 2020 ini, pihaknya memperluas kerja sama yang semula hanya enam kabupaten, ditambah 12 kabupaten/ kota lagi, di mana masing-masing daerah mendapat 2.000 lembar surat pemberitahuan pembayaraan pajak.

“Jadi, tahun ini kami bekerja sama dengan 18 kabupaten. Kami akan mengevaluasi terus, mudah-mudahan hasil 2020 lebih baik,” tandasnya. (Ul, Diskominfo Jateng)