Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Blora – Pemerintah Kabupaten Blora memrioritaskan 12 desa kategori miskin parah dalam penanggulangan kemiskinan. Berbagai program atau kegiatan terus digenjot guna menanggulangi kemiskinan di Blora yang saat ini mencapai 11, 90 persen.

“Desa miskin di Blora ada 42 desa atau 15 persen dari 295 desa yang tersebar di 16 kecamatan. Sebanyak 42 desa miskin, ada 12 desa dikategorikan sebagai desa miskin parah dan menjadi prioritas penanganan kemiskinan,” ujar Bupati Blora Djoko Nugroho saat paparan pada Rakor Membangun Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Blora, di Pendapa Kabupaten Blora, Selasa (12/2/2019).

Rakor yang dipimpin Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen itu, dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jateng Prasetyo Aribowo, Wakil Bupati Blora Arief Rohman, serta sejumlah pejabat terkait lain.

Disebutkan, penduduk miskin di Blora pada 2018 tercatat 102.500 jiwa atau sebanyak 11,90 persen dari total penduduk sebanyak 861.311 jiwa. Menurut bupati, penanganan kemiskinan selama ini terkendala oleh letak geografis kurang strategis, pola pikir masyarakat masih yang masih mengharapkan bantuan pemerintah, kontribusi sumberdaya alam belum maksimal dalam pembangunan.

“Selain itu, koordinasi sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan antar-SKPD dan pemerintah desa perlu ditingkatkan, serta data kemiskinan belum akurat. Angka pernikahan dini juga masih tinggi. Karena itu, kades dan camat harus cerewet kepada warga tentang masalah ini,” bebernya.

Lebih lanjut, Djoko menjelaskan beragam program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan Pemkab Blora. Di antaranya program pemugaran rumah tidak layak huni, bantuan peternakan dan pertanian, serta pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan langkah inovatif 2019, antara lain membentuk Tim Koordinasi Penanggulanan Kemiskinan di kecamatan dan desa, intervensi semua SKPD melalui perjanjian kinerja, kuliah kerja nyata tematik kemiskinan dan stunting, peran Baznas dalam penanggulangan kemiskinan, pendampingan SKPD di masing-masing wilayahnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan, penanganan kemiskinan yang utama adalah perbaikan data. Apabila basis data terpadu sudah valid, beragam program dan bantuan untuk warga miskin tidak salah sasaran, serta mempermudah pemetakan kebutuhan warga miskin.

“Pertama perbaiki data, setelah data akurat kita akan memetakan kebutuhan dan potensi yang ada. Apa saja yang dibutuhkan untuk potensi industri misalnya pelatihan keterampilan, sektor kelautan dibantu perikanan,” katanya.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, lanjut pria yang akrab disapa Gus Yasin ini, pemprov mendorong semua pihak bergerak “mengeroyok” atau bersama-sama mengatasi persoalan kemiskinan di Jateng. Sejumlah SKPD terkait bersama BUMN/ BUMD dan perusahaan-perusahaan swasta di Jateng dilibatkan dalam pengentasan kemiskinan. Antara lain bantuan jambanisasi dari Jamkrida dan bantuan sambungan listrik murah sebanyak 200 unit untuk warga miskin di Blora.

“Blora tidak mempunyai perusahaan swasta, tetapi pemerintah provinsi akan menarik perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jateng untuk ikut membantu mengatasi kemiskinan di Blora,” ujarnya.

Mantan anggota DPRD Jateng itu menandaskan, penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran dan tidak boleh ada kesalahan data. Terlebih, sekarang sudah terbentuk tim yang bertugas mengawasi berbagai program pemerintah untuk rakyat miskin sudah tepat sasaran atau belum.

“Data dari camat dan kepala desa harus secepat mungkin, sehingga kita bisa segera mengirim data warga miskin ke Kementerian untuk mengubah data warga miskin yang sesuai kondisi saat ini,” bebernya.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin