Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Strategi pertumbuhan ekonomi regional yang lebih tinggi, merata, dan berkualitas menjadi topik hangat perbincangan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) bersama Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP serta sejumlah bupati/ wali kota saat Focus Group Discussion (FGD) Regional Growth Stategy di Gumaya Tower Hotel, Selasa (8/8). Praktik perdagangan antardaerah dan kemudahan perizinan bisa menjadi upaya pertumbuhan ekonomi regional.

Gubernur Ganjar Pranowo menerangkan, praktik perdagangan antardaerah merupakan cara mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, merata, dan berkualitas di Jawa Tengah. Alumnus UGM itu menjelaskan, transaksi perdagangan komoditas pertanian semakin praktis dengan adanya e-commerce bernama regopantes.com. E-commerce tersebut membantu petani Jawa Tengah untuk menjual komoditas pangan yang dibutuhkan oleh provinsi lain. Kehadiran regopantes.com juga mampu memangkas rantai-rantai middle man. Sehingga harga jual komoditas pertanian dapat lebih menguntungkan bagi petani.

“Orang bicara nilai tukar petani tapi sampai hari ini harga komoditas pertanian kita belum terlalu bagus. Maka kita membuat e-commerce regopantes.com. Karena cara ini pasti. Jakarta misalnya, butuh 21 komoditas pangan. Dia tidak bisa sediakan, sedangkan kita bisa,” terangnya saat membuka FGD tersebut .

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu menambahkan, pihaknya juga memberikan pendampingan tentang manajemen pascapanen kepada kelompok petani. Melalui pendampingan itu, mereka diharapkan mampu meningkatkan harga jual komoditas pertanian dengan manajemen pascapanen yang tepat.

“Kita sedang mengajari kelompok tani agar tidak hanya bicara on farm saja, tetapi juga off farm atau pascapanen. Bicara marketing, bicara packaging, bicara manajemennya. Misalnya, pertanian organik rawan terserang penyakit. Ini bisa disiasati dengan teknologi ozon. Itu bisa bertahan lama,” jelasnya.

Ganjar menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, merata, dan berkualitas juga dapat  ditempuh dengan menciptakan perizinan usaha yang mudah, murah, dan cepat. Sehingga investasi di daerah bertambah. Selain itu, demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas di daerah, dia juga berpesan agar dana desa dikelola secara baik melalui sistem keuangan desa (Sikudes). Dengan sistem tersebut diharapkan meminimalisasi penyimpangan saat penggunaannya.

“Saya minta BPKP dan BPK agar sistem laporan keuangan desa itu mesti gampang.  Kades pusing mikirin itu. Maka desa-desa didorong untuk menggunakan Sikudes (sistem keuangan desa). Penggunaannya mesti diatur dan kalau perlu diberi sanksi. Kalau penggunaannya tidak sesuai, maka tidak akan mendapatkan (anggaran) untuk besok,” tegasnya.

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin