Perangkat Desa Tak Boleh Abaikan Kades

Boyolali – Jajaran perangkat desa di seluruh Jawa Tengah diminta tidak mengabaikan garis koordinasi di tingkat pemerintahan desa. Setiap ada permasalahan, perangkat desa tidak boleh mengesampingkan keberadaan kepala desa (kades) sebagai pimpinan di desa tersebut.

“Mulai hari ini hukumnya wajib, perangkat desa harus berkoordinasi dengan kepala desa masing-masing. Ndak boleh mlumpat-mlumpat (loncat-loncat) sendiri dan mengabaikan kades,” tegas Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat Pengukuhkan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Boyolali, di Balai Sidang Mahesa Kabupaten Boyolali, Senin (11/3/2019).

Menurut gubernur, saat ini masih banyak perangkat desa yang bertindak tanpa berkoordinasi dengan kepala desa. Hal itu tidak boleh diteruskan karena itu bukan contoh pemerintahan yang sehat.

“Kan sekarang banyak, perangkat desa ndak puas ke kades langsung wadul ke camat atau ke bupati karena teman dekat, atau bahkan langsung ke saya bahkan ke presiden. Ini tidak benar, ada etika pemerintahan yang harus dijaga bersama,” tegasnya.

Ganjar mencontohkan, sebagai negara, pemerintahan layaknya sebuah rumah tangga. Dalam rumah tangga, pasti ada pemimpin yang mengatur semuanya dan harus diutamakan. Sebagai gubernur, lanjut Ganjar, dia pun tidak berani langsung berkoordinasi dengan presiden jika ada persoalan. Meskipun menjadi wakil pemerintah pusat di daerah, Ganjar tidak mau melupakan etika dalam pemerintahan itu.

“Saya saja kalau ada apa-apa ndak berani langsung ke presiden, pasti lewat menteri. Nilai-nilai inilah yang mesti kita jaga dan rawat bersama agar pemerintahan ini berjalan dengan baik,” tukas mantan anggota DPR RI ini.

Dalam kesempatan itu, Ganjar menitipkan pesan kepada anggota PPDI untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang ada. Undang-undang Desa harus dijalankan sebaik-baiknya, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Apakah pelayanan sudah dilaksanakan dengan baik, apakah kita sudah cukup responsif terhadap komplain warga di tingkat desa dan lainnya. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus terus dievaluasi untuk kebaikan ke depan,” paparnya.

Orang nomor satu di Jawa Tengah ini juga berpesan kepada seluruh perangkat desa untuk menyukseskan semua program yang dicanangkan pemerintah, baik di tingkat pusat atau daerah.

“Optimalisasi dana desa harus diperhatikan. Karena dana desa di Jateng ini tertinggi se-Indonesia, jadi desa-desa di Jateng harus lebih baik. Selain itu, program lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) juga harus diperhatikan, kalau ada data yang tidak benar harus ditindaklanjuti. Panjenengan ini garda terdepan pelayanan masyarakat, karena setiap hari nggendong, mangku dan bertemu masyarakat,” bebernya.

Selain dihadiri ratusan perangkat desa se-Kabupaten Boyolali, acara pengukuhan itu juga dihadiri Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan, Bupati Boyolali Seno Samodro, jajaran Forkopimda dan pejabat lain di lingkungan Pemkab Boyolali.

Penulis : Bw, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Sl, Humas Jateng