Mal Pelayanan Publik Banyumas Buka 103 Jenis Layanan

  • 19 Jan
  • bidang ikp
  • No Comments

Purwokerto – Di bawah guyuran hujan, Mal Pelayanan Publik (MPP) yang begitu dinantikan warga Kabupaten Banyumas resmi di-launching oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Drs Syafruddin MSi, Jumat (18/1/2019). Sejumlah pejabat yang turut hadir mendampingi pada peresmian tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP, Bupati Banyumas Ir Achmad Husein dan jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Bupati Banyumas Achmad Husein menyampaikan, sebagai pionir di Jawa Tengah, upaya mendirikan MPP Banyumas didasarkan pada arahan Menteri PAN-RB Syafruddin agar warga setempat dapat menikmati pelayanan publik yang mudah dan terpusat.
“Ini adalah perintah atau keputusan Menteri PAN-RB yang mencantumkan Banyumas harus ada MPP. Artinya masyarakat Banyumas akan mendapatkan pelayanan yang sangat baik, semua pelayanan ada di sini, akan terpusat di sini. Masyarakat tidak lagi repot ditarik ke sana ke sini, mereka akan dilayani dengan senyum yang ramah,” terangnya saat menghadiri Grand Opening MPP Banyumas.
Menteri PAN-RB Syafruddin menjelaskan, MPP Banyumas menjadi pionir di Jawa Tengah, sekaligus MPP kedua yang didirikan di Pulau Jawa, selain di Jawa Timur. Sementara itu, secara nasional, MPP Banyumas menjadi MPP ke-12 yang telah diresmikan dan mulai beroperasi.
Peluncuran MPP, imbuhnya, merupakan wujud tata kelola pemerintahan yang adaptif dalam menjawab tantangan zaman. Di tengah era globalisasi dan digital saat ini, pemerintah dituntut untuk semakin inovatif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik.
“Syukur Alhamdulillah hari ini kita me-launching mal pelayanan publik ke-12 di Indonesia dan yang pertama di Jawa Tengah. Saya mengapresiasi Bupati Banyumas yang sudah sangat progresif untuk membangun mal pelayanan publik pertama di Jawa Tengah. Semua negara melakukan transformasi tata kelola pemerintahan yang makin profesional, cepat, adaptif agar mampu menjawab tuntutan zaman, termasuk Indonesia,” pujinya.
Di sela-sela peninjauan lokasi, mantan Wakil Kepala Polri itu menerangkan, fasilitas dan pelayanan petugas MPP Banyumas cukup baik. Namun, pihaknya ingin kinerja positif tersebut dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang, agar masyarakat puas terhadap pelayanan publik yang diberikan.
“Setelah saya tinjau dan kita nilai, saya rasa sudah cukup, tinggal dipoles sedikit supaya kebutuhan publik bisa terpenuhi dengan cepat. Dan ini bukan hanya melayani Kabupaten Banyumas tetapi juga dapat diakses kabupaten-kabupaten lain di sekitar Banyumas, karena Kabupaten Banyumas merupakan kantong pekerja migran. Kita perlu pekerja migran yang baik, sehingga mereka perlu pula dilayani dengan baik,” ujarnya kepada awak media.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono menambahkan, pada MPP Banyumas, beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Banyumas, Pemprov Jateng, dan instansi vertikal bersinergi untuk memberikan pelayanan prima bagi publik. Ada tujuh instasi vertikal, gerai Jateng dan 10 SKPD Kabupaten Banyumas, yakni Polres Banyumas, Kantor Imigrasi, BP3TKI Jateng, BPJS Kesehatan, BPJS Keternagakerjaan, Kantor Pelayanan Pajak dan Bank Jateng.
Setidaknya terdapat 103 jenis pelayanan publik yang dapat diurus secara praktis di satu lokasi tanpa memerlukan waktu lama. Di antaranya pengurusan izin perdagangan, trayek, pertambangan, Amdal, verifikasi dokumen kependudukan, penerbitan paspor bagi calon tenaga migran, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), perpanjangan surat izin mengemudi (SIM), pelayanan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP).
“Total ada 17 SKPD dan pelayanan perizinan pemerintah daerah. Ini¬†menjadi sejarah bagi Banyumas karena warga tidak perlu ke berbagai instansi untuk mengurus satu keperluan. Semuanya cukup di sini,” jelasnya.
Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah itu menambahkan, upaya mendirikan MPP Banyumas merupakan bukti semangat ASN untuk menciptakan birokrasi yang benar-benar melayani masyarakat, berintegritas, transparan dan akuntabel. Terlebih, menghadapi era revolusi Industri 4.0, di mana ASN juga dituntut agar semakin cerdas, kreatif, responsif dan inovatif.
“Upaya ini selaras dengan komitmen Pemprov Jateng yang tetap fokus pada pengentasan kemiskinan dan menargetkan angka kemiskinan di bawah single digit. Kami sadari semuanya akan berhasil dengan didukung pelayanan yang prima, cepat, mudah, dan murah. Ke depan kami akan tularkan (MPP) ini ke daerah-daerah yang lain di Jateng,” pungkasnya.
Sebagai informasi, MPP Bayumas beroperasi selama enam hari kerja. Yaitu hari Senin hingga Kamis pukul 08.00-15.30 WIB, Jumat pukul 08.00-15.15 WIB, dan Sabtu pukul 08.00-12.00 WIB.
Penulis : Ar, Humas Jateng
Editor : Ul, Diskominfo Jateng
Foto : Humas Jateng

Berita Terkait