Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP dan Pimpinan DPRD Jawa Tengah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Jawa Tengah tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD TA 2017 di Gedung DPRD Jawa Tengah, Jumat (18/8) sore. Ditandatanganinya nota kesepakatan itu diharapkan akan dapat mempercepat pengesahan APBD Perubahan Jawa Tengah dan nanti juga bermanfaat bagi masyarakat. 

Dalam sambutannya Gubernur Ganjar menyampaikan apresiasinya kepada seluruh anggota DPRD yang telah bekerja sama dengan TAPD Jawa Tengah dalam membahas dan menyepakati KUPA-PPAS Perubahan APBD 2017 ini. Pada perubahan anggaran 2017; imbuhnya, terdapat penurunan dana perimbangan terutama dari dana alokasi umum yang harus disikapi dengan bijak oleh eksekutif dan legislatif.

Selain itu, dampak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, memerlukan penyesuaian terhadap anggaran belanja.

Ganjar juga menyampaikan Perubahan APBD 2017 juga sebagai pemenuhan terhadap alokasi belanja bagi hasil kepada kabupaten/ kota, khususnya dalam rangka menyukseskan Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah. Pemberian hibah untuk KPUD dan Bawaslu akan menjadi langkah strategis agar pelaksanaan Pilkada 2018 dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Perubahan anggaran tahun 2017 ini juga sebagai pemenuhan terhadap alokasi belanja bagi hasil kepada kabupaten kota khususnya dalam upaya menyukseskan hajatan Pilkada 2018 nanti,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyiapkan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2017 baik dari pihak eksekutif maupun legislatif. Menurutnya kesepakatan itu tidak akan dapat terwujud jika tidak ada kerja sama yang baik di dalam melakukan sinkronisasi dan penyamaan persepsi antara kedua belah pihak.

“Saya mengucapkan terima kepada gubernur dan para jajaran eksekutif yang telah secara intens mempersiapkan semuanya hingga terwujud kesepakatan ini,” katanya.

Dengan adanya kesepakatan KUPA-PPAS ini diharapkan akan menjadi acuan dan pedoman dalam rangka mengatur dan menjalani fungsi-fungsi pemerintahan yang bertujuan melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah.

Reporter : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin