Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menggelar rapat bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (2/4/2019). Rapat yang dihadiri Wakil Gubernur Jateng , Kapolda Jateng, Pangdam IV/ Diponegoro, Kajati, Ketua DPRD, Ketua KPU, Bawaslu, Intelijen itu secara khusus membahas terkait pelaksanaan tahapan Pemilu serentak pada 17 April mendatang.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat mengungkapkan adanya enam daerah di provinsi yang kekurangan logistik, yakni pada surat suara calon anggota DPRD kabupaten. Enam daerah itu yakni Kabupaten Pati, Klaten, Sukoharjo, Grobogan, Sragen, dan Wonogiri.

“Ada beberapa wilayah yang logistiknya belum 100 persen selesai. Kami sudah kirimkan tim ke Jakarta untuk mengawal proses kelengkapan logistik ini, dan sudah ada kepastian bahwa dua hari lagi kekurangan itu sudah tercukupi dan segera didistribusikan,” kata Yulianto.

Selain itu, pihaknya juga sudah menyelesaikan perekrutan petugas KPPS yang ada di Jateng dengan jumlah mencapai 115.391 KPPS. Mereka juga sudah diberi pelatihan agar siap dalam melaksanakan tugas saat pelaksanaan pemilihan berlangsung.

“Pada prinsipnya kami sudah siap, hanya tinggal kendala sedikit itu, soal belum lengkapnya logistik di beberapa daerah yang kami pastikan dua hari nanti selesai,” tukasnya.

Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono mengatakan, pihaknya sudah melakukan gelar pasukan pengamanan Pemilu 2019. Walaupun kondisi Jateng relatif kondusif, pihaknya akan tetap melakukan prosedur pengamanan sesuai petunjuk.

“Sejumlah potensi kerawanan dalam Pemilu sudah kami mapping. Meski Jateng dikategorikan sebagai provinsi aman, namun kami tetap melakukan pengamanan untuk menghindarkan dari potensi kerawanan selama pesta demokrasi berlangsung,” kata dia.

Jateng, lanjut Condro, merupakan basis suara yang diperebutkan oleh para peserta Pemilu 2019. Hal itu membuat potensi pergesekan antar pendukung pasangan calon cukup besar. Meski begitu, pihaknya akan berupaya menjamin keamanan saat Pemilu berlangsung. Tidak hanya saat kampanye, namun saat pencoblosan hingga penghitungan suara juga memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi.

“Kami sudah koordinasikan dengan semua pihak untuk mengantisipasi semuanya dan memastikan Pemilu 2019 di Jateng berlangsung aman. Dari Polda Jateng, kami sudah siapkan 21.980 personel untuk mengamankan tahapan Pemilu 2019,” tegasnya.

Dukungan pasukan juga akan diberikan oleh pihak TNI. Pangdam IV/ Diponegoro Mayjen TNI Mochammad Effendi mengatakan mendukung penuh kekuatan pengamanan di Jateng.

“Kami siap menerjunkan kekuatan penuh untuk mengawal keamanan pemilu nanti. Kami juga siap dalam membantu pengamanan logistik jika memang dibutuhkan,” kata Pangdam.

Dia menerangkan, keamanan dan kelancaran pemilu 2019 menjadi tugas semua elemen bangsa. TNI akan menjadi garda depan dalam menjamin keamanan pelaksanaan Pemilu.

“Untuk itu kami siap bersinergi dengan Kapolda dan pihak terkait seperti Pemerintah, KPU, Bawaslu dan lainnya dalam rangka pengamanan ini,” ucap Effendi.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, rapat yang digelar itu dilakukan untuk memastikan persiapan Pemilu 2019 di Jateng. Apalagi, pelaksanaan pesta demokrasi itu hanya tinggal menghitung hari.

“Ini untuk memastikan, bahwa pada prinsipnya dari rapat tadi, KPU, Bawaslu sudah siap. Dukungan keamanan dari TNI/ Polri juga sudah siap. Early warning tentang potensi-potensi kerawanan juga sudah dipetakan sehingga dapat diantisipasi sejak dini,” kata Ganjar.

Namun, lanjutnya, yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah terkait logistik yang belum 100 persen aman, mengingat masih ada daerah yang logistik Pemilunya kurang lengkap.

“Maka tadi kita pastikan bahwa distribusi logistik semua aman. Tadi sudah dipastikan dalam waktu dua hari semua selesai,” terang mantan anggota DPR RI ini.

Tak hanya itu, gubernur juga meminta pihak KPU dan Bawaslu getol menyosialisasikan mengenai aturan Pemilu pascaputusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Sebab, dalam putusan itu ada beberapa informasi baru yang belum banyak diketahui publik.

“Sekarang ternyata, orang bisa memperbaiki data untuk ikut proses pemilihan dalam waktu tujuh hari sebelum pelaksanaan. Juga ada peraturan bahwa warga yang belum punya KTP elektronik bisa menggunakan hak suaranya dengan menggunakan surat keterangan. Nah informasi-informasi ini harus disosialisasikan, kami siap membantu sosialisasi kepada masyarakat,” tutupnya.

Penulis : Bw, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Sl, Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin