KB Tidak Sebatas Atur Kelahiran

  • 25 Sep
  • bidang ikp
  • No Comments

Sukoharjo – Program Keluarga Berencana (KB) tidak sebatas mengatur kelahiran. Keberhasilan program tersebut akan memberikan efek domino terhadap kesuksesan dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, meningkatkan derajat kesehatan dan memudahkan perencanaan pembangunan.

“Masalah kependudukan sangat krusial karena terkait dengan semua aspek pembangunan. Maka, pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB merupakan suatu keniscayaan,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen dalam Pembukaan Konsolidasi Perencanaan (Koren) II Program dan Anggaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun Anggaran 2019 di Hotel Best Western, Senin (24/9).

Mengingat pentingnya program KB, Wagub Taj Yasin meminta agar perencanaan program dan anggaran Program Pembangunan KKBPK harus benar-benar tepat sasaran. Selain itu mengacu pada agenda prioritas pembangunan (Nawacita), strategi pembangunan, arah kebijakan pemerintah serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis di Indonesia. Dalam implementasinya, dia berharap kegiatan prioritas KKBPK dapat memberikan manfaat yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat Indonesia, khususnya dalam mewujudkan SDM berkualitas.

Di Jawa Tengah, imbuhnya, arah kebijakan sektor kependudukan pada 2019 antara lain meningkatkan kepesertaan KB metode kontrasepsi jangka panjang, menggerakkan dan mengembangkan komunikasi informasi maupun edukasi pengendalian penduduk dan KB, serta dukungan terhadap kampung KB. Kemudian pemetaan pengendalian penduduk, penyediaan data kependudukan dan KB, peningkatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB, advokasi ketahanan keluarga, advokasi kesejahteraan keluarga, serta peningkatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga.

“Khusus untuk pelaksanaan Kampung KB, Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur mengenai Pengembangan Kampung KB di Jawa Tengah, yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan Kampung KB di Provinsi Jawa Tengah,” beber dia.

Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal mengatakan, berdasarkan hasil LAKIP BKKBN 2017, kinerja BKKBN menunjukkan kemajuan kinerja, terutama total fertility rate (TFR). Setelah 17 tahun TFR sulit ditekan, pada 2017 TFR berhasil mencapai angka 2,4 per wanita usia subur.

“Setelah 17 tahun program BKKBN tidak mampu menurunkan TFR ini, sejak periode 2002-2013, alhamdulillah 2017 ini bisa kita atasi bersama dan terjadi penurunan yang cukup signifikan, dari 2,6 pada 2012 menjadi 2,4 per wanita usia subur pada tahun 2017,” jelasnya.

Indikator lain yang menggembirakan adalah meningkatnya pemakaian kontrasepsi jangka panjang, yang saat ini sebesar 21,5 persen. Ke depan, Nofrijal berharap jajarannya semakin inovatif dan kreatif dalam melaksanakan program KKBPK.

“Saya mengajak kita semua untuk berpikir inovatif dan kreatif dalam melaksanakan program KKBPK yang tidak hanya bertumpu pada anggaran APBN. Saya ingin kembali mengingatkan arahan Presiden pada saat Musrenbangnas pada April lalu,” tuturnya.

Arahan presiden yang perlu dicermati dalam pelaksanaan program, kata Nofrijal, adalah fokus dengan prioritas yang tidak perlu banyak, dan mesti berorientasi pada hasil. Di samping itu, jajarannya mesti bekerja cepat.

 

Penulis : Rt, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

 

Berita Terkait