Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Peran penyuluh agama untuk memperkokoh persatuan dan bangsa di tengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk tidak dapat dipandang sebelah mata. Melalui materi ceramah keagaman yang bersifat mendidik dan menyejukkan, para penyuluh agama mampu membimbing umatnya agar dapat hidup bermasyarakat dengan penuh toleransi dan damai.

“Bapak/Ibu telah ikut berperan dalam menjaga persatuan, kesatuan, persaudaraan, dan kerukunan umat di seluruh tanah air, khususnya di Jawa Tengah. Apa yang telah dilakukan oleh Saudara-saudara sekalian luar biasa. Karena telah memberikan pengorbanan untuk agama, negara, dan bangsa dengan dillandasi komitmen dalam memperkokoh persatuan, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika,” ujar Presiden RI Ir H Joko Widodo mengapresiasi 5.711 penyuluh agama yang hadir pada acara Silaturrahim Penyuluh Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 di Lapangan Pancasila, Sabtu (14/4).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bercerita, saat hadir pada acara berskala internasional, banyak kepala negara lain yang menyampaikan kekaguman mereka tentang kerukunan masyarakat Indonesia. Meskipun negara ini dikenal sebagai negara dengan populasi penduduk Islam terbanyak di dunia. Bahkan, masyarakat Indonesia disebut-sebut sebagai contoh masyarakat muslim moderat. Menurut Presiden Jokowi, sanjungan tersebut tak lepas dari peran aktif para penyuluh agama yang selalu mengedepankan dialog  dengan penuh kesabaran di tengah umatnya.

“Perdana menteri maupun raja selalu menyampaikan apresiasi, menyanjung Indonesia yang bisa memberikan contoh kerukunan, ukhuwah persaudaraan, persatuan di dalam sebuah masyarakat yang sangat majemuk, tetapi kita penuh toleransi dan kerukunan. Masyarakat muslimnya juga dijadikan contoh muslim yang moderat. Karena Indonesia adalah contoh keberhasilan dalam Bhinneka Tunggal Ika,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, presiden menegaskan, negara dan agama tidak dapat dipisahkan. Negara memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat untuk memeluk agama. Sementara itu, agama memberikan pedoman bagaimana umat manusia berperilaku yang baik di tengah masyarakatnya.

“Agama dan negara harus berjalan beriringan. Agama dan negara harus saling memperkokoh. Di sinilah peran penyuluh agama menjadi sangat sangat penting untuk menghadirkan agama yang ramah bagi umatnya dan antarumat beragama, memberikan contoh dan teladan yang baik dalam budi pekerti luhur, berinteraksi dengan penuh empati dan saling menghormati,” tegasnya.

Menyambut pesta demokrasi mendatang, presiden berharap para penyuluh agama dapat menyampaikan materi-materi ceramah yang membangkitkan optimisme untuk membangun bangsa. Bukan ceramah yang memuat ujaran kebencian dan memupuk pesimisme. Menurutnya, umat beragama yang optimis akan memandang perbedaan pilihan saat pemilihan umum sebagai hal yang wajar, bukanlah hal untuk dipertajam.

“Sekarang di Jawa Tengah ada pilgub, ada pemilihan bupati/ wali kota. Nanti 2019 juga ada pilpres. Sampaikan kepada masyarakat bahwa pilihan berbeda dalam demokrasi itu hal biasa. Antar tetangga beda pilihan tidak apa-apa. Atau mungkin dalam satu rumah beda pilihan itu juga tidak apa-apa. Jangan habiskan energi untuk mempertajam perbedaan. Pilihlah yang terbaik, lalu rukun kembali sebagai saudara sebangsa setanah air,” pesannya.

Presiden juga menyampaikan, pihaknya tengah berupaya meningkatkan honorarium bagi para penyuluh non-PNS dengan meminta persetujuan DPR. Apalagi, dari 81.185 penyuluh agama secara nasional, lebih dari separuhnya adalah penyuluh agama non-PNS. Jokowi berharap, paling lambat tahun depan, penyuluh agama non PNS dapat menikmati peningkatan honorarium.

“Saya akan berusaha, kalau bisa insya Allah tahun ini. Kalau tidak bisa, maka maksimal tahun depan dengan persetujuan DPR. Kami akan berusaha agar honor yang ada ini bisa dua kali lipat,” jelasnya.

Senada dengan presiden, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin telah mengedarkan sembilan seruan menteri agama pada tahun lalu. Seruan tersebut memuat panduan bagi para penyuluh agama tentang bagaimana menyampaikan ceramah di tengah umat saat menghadapi tahun politik.

Lukman menerangkan, pengetahuan keagamaan harus betul-betul disampaikan sesuai sumber yang menjadi ajaran pokok agama itu sendiri. Ceramah disampaikan dengan kalimat yang santun, terbebas dari umpatan, makian maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh semua ajaran agama. Sehingga materi-materi ceramah benar-benar bernuansa mendidik dan memuat pencerahan spiritual, intelektual, emosional dan multikultural.

Materi ceramah yang disampaikan juga tidak boleh bertentangan dengan empat konsensus bangsa Indonesia yang kita kenal dengan empat pilar. Yaitu Pancasila, UUD 1945 Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Materi ceramah tidak boleh mengandung politik praktis dan atau promosi bisnis serta tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran agama dan penggunaan rumah ibadah.

Materi diutamakan berupa nasehat motivasi dan pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan umat, penyempurnaan akhlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa dan kesejahteraan serta keadilan sosial.

“Tidak boleh bertentangan dengan unsur-unsur SARA yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan ataupun merusak ikatan bangsa. Materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan, penodaan atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan dan praktik ibadah antar atau di dalam umat beragama. Tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis dan destruktif,” bebernya.

Plt Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi turut mengapresiasi keberadaan penyuluh agama di tengah masyarakat Jateng. Sebab, mereka senantiasa mengajak umat beragama untuk hidup berdampingan secara damai.

“Suasana kondusif yang damai dan penuh persaudaraan ini tidak lepas dari kontribusi seluruh masyarakat Jawa Tengah, termasuk para penyuluh agama, karena mereka tersebar di pelosok-pelosok desa,” pungkasnya.