Jangan Bergantung Pada APBD Saja

  • 22 Aug
  • Prov Jateng
  • No Comments

Semarang – Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mendorong kabupaten/ kota untuk terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan, jembatan, dan irigasi. Sehingga dapat memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bupati/ wali kota pun dituntut bisa melakukan inovasi anggaran yang tidak bergantung pada APBD

“Kalau di kabupaten tidak ada duitnya, tidak perlu khawatir. Bisa ngutang karena bantuan dari provinsi pasti tidak akan cukup,” katanya saat Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pati serta Pelantikan Ketua TPP PKK Kabupaten Pati di Gedung Grhadhika Bakti Praja Semarang, Selasa (22/8).

Menurut Ganjar pembiayaan infrastruktur membutuhkan anggaran yang cukup besar. Dana APBD kabupaten juga hampir pasti tidak akan cukup meski mendapatkan bantuan dari APBD provinsi. Dengan kondisi tersebut, perlu adanya sumber anggaran dari luar APBD yang bisa digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Saat ini, imbuh alumnus UGM itu, sudah ada tiga kabupaten yang melakukan inovasi anggaran, yaitu Kabupaten Temanggung, Grobogan, dan Sragen. Ketiga kabupaten tersebut meminjam uang melalui Bank Jateng maupun PT SMI Kementerian Keuangan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing.

“Temanggung sudah melaksanakan untuk membuat rumah sakit. Dia polanya pinjam Bank Jateng. Grobogan pinjam Rp 200 miliar ke Bank Jateng juga. Sragen kemarin datang kepada saya, dia mau pakai dua pola apakah pinjam Bank Jateng atau melalui PT SMI  yang ada di Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, mantan anggota DPR RI juga meminta kabupaten/ kota bersama-sama untuk mengurangi angka kemiskinan di Jawa Tengah yang persentasenya masih di atas angka kemiskinan nasional. Upaya penurunan kemiskinan di Jawa Tengah kurang optimal mengingat selama ini tidak adanya data yang up to date. Karenanya pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota perlu membuat data kemiskinan yang valid by name dan by address.

Tidak hanya itu, pemerintah kabupaten/ kota juga diminta mendukung terwujudnya Jawa Tengah sebagai provinsi layak anak. Salah satunya, bupati wali kota mendorong investasi perlindungan anak agar pencegahan dan penanganan kasus kekerasan anak dapat berjalan optimal.

 

Reporter : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

 

 

Berita Terkait