Hadapi Tuntutan Zaman, Sikap Korpri Hanya Siap dan Siap

  • 26 Nov
  • bidang ikp
  • No Comments

SEMARANG – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) diminta terus njaga pradja atau menjaga kehormatan diri. Sebab, kehormatan diri akan berdampak pada kehormatan keluarga, institusi, bahkan negara.
Hal itu ditekankan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida, saat Dialog “Korpri Berkarya, Melayani, Menyatukan Bangsa”, di Studio Mini Kantor Gubernur Jateng, Selasa (26/11/2109). Menurutnya, garda terdepan atau senopati dalam pelayanan publik adalah ASN. Sudah semestinya mereka memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
“Rumangsa melu handarbeni, melu hangrukebi, mulat sarira hangrasa wani (berani mawas diri, merasa ikut memiliki, wajib ikut menjaga/ membela) itu kunci integritas,” tegas Farida.
Diakui, berdasarkan laporan yang diterima Ombudsman, kebanyakan dialamatkan kepada instansi yang paling banyak berhubungan dengan pemerintah kabupaten/ kota. Sebab, kebanyakan unit layanan publik di bawah pengelolaan pemerintah kabupaten/ kota. Di sisi lain, kecepatan layanan di level bawah pun semakin berkurang.
“Misalnya, pemprov memiliki speed 80-90 km/jam. Pemkab/ pemkot kadang hanya 40-50 km/jam, di tingkat kecamatan turun lagi, apalagi sudah tingkat desa, yang justru jadi ujung tombak layanan publik,” ungkapnya.
Untuk itu, imbuh Farida, perlu adanya dorongan stimulasi, dan harus ada dinamika internal, misalnya pemberian reward and punishment.
Hal senada juga disampaikan Ketua LSM Pattiro Semarang Widi Nugroho. Menurutnya, semakin banyak permintaan atau demand, bertambah banyak masyarakat yang interest. Semakin dekat layanan, respon masyarakat pun semakin besar.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Herru Setiadhie mengungkapkan
tuntutan zaman, termasuk tuntutan masyarakat, tidak bisa dihindari, tapi dihadapi. Karenanya, pada periode pertama pemerintahan Gubernur Ganjar Pranowo, pihaknya telah diajak memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan pelayanan maupun complain handling.
“Sikap kita hanya dua, siap dan siap. Kalau menunda, justru yang rugi adalah birokrasi,” ujarnya.
Ditambahkan, pihaknya terbuka terhadap kritik yang membangun. Bahkan kritik yang masuk mesti segera ditindaklanjuti. Dia selalu menekankan kepada jajarannya agar tidak marah saat mendapat komplain. Sebab, kemarahan yang dihadapi dengan kemarahan tak akan menyelesaikan masalah.
“Kalau masyarakat apatis terhadap Korpri, justru itu bahaya. Yang penting, tuntutan pelayanan, baik langsung atau tidak, segera direspons. Masyarakat sudah senang. Selanjutnya diikuti, dilayani sesuai standar pelayanan, biaya, dan lainnya,” tegas Herru.
Wakil Ketua I DP Korpri Jawa Tengah Tegoeh Wynarno, teknologi informasi mesti dimanfaatkan ASN untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga lebih efisien dan efektif.
Pada usia ke 48 ini, Korpri pun dituntut memberikan lebih banyak sumbangsih kepada negara. Berbangga jika sudah bisa melayani masyarakat dengan baik.
“Sama seperti yang kami lakukan dalam rangkaian HUT Korpri. Bukan hanya kegiatan untuk anggotanya, tapi justru banyak kegiatan sosial yang kami selenggarakan untuk masyarakat, seperti pengobatan massal, donor darah, bedah rumah (tidak layak huni), dan sebagainya,” pungkasnya. (Ul, Diskominfo Jateng)

Berita Terkait