Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Sejumlah temuan terkait data pertanian terpapar dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kartu Tani di Gedung Grhadhika Bhakti Praja, Selasa (12/12). Salah satu yang membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tercengang, temuan petani pemilik satu sampai dua hektare lahan pertanian yang mengaku miskin.

Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Tani dan Distribusi Pupuk Bersubsidi serta Pengembangannya di Jawa Tengah itu diikuti oleh dinas terkait, kelompok tani, gapoktan, distributor pupuk, penyuluh, serta dari BRI.

Gubernur Ganjar mengatakan  kegiatan itu merupakan evaluasi akhir tahun pemanfaatan kartu tani pada 2018.

“Alhamdulillah tadi berjalan evaluasi satu tahun, 1,7 juta transaksi sudah berjalan sebagian besar sudah bisa mendapatkan pupuk, pabrikan sudah menyiapkan, BRI melakukan pendataan terus menerus,” bebernya.

Yang menarik, kata gubernur, pihaknya masih menemukan ada yang seharusnya tidak mendapatkan subsidi tapi mengambil subsidi. Hal tersebut tidak bisa dibenarkan meskipun ada yang memang memiliki lahan sempit dan miskin. Di sisi lain, ada pula yang lahannya lebih dari dua hektare, ketika di- crosscheck dengan data kemiskinan ternyata mereka masuk miskin padahal mereka kan tidak miskin.

“Contoh-contoh ini mengonfirmasi, gara-gara kartu tani kita tahu banyak hal. Gara-gara ini akan jadi data pengambilan keputusan lebih presisi. Gara-gara kartu tani akhirnya kita bisa melihat produksi kita, sehingga nanti kebijakan kita, mana yang disubsidi, mana produksinya termasuk apakah nanti import atau tidak termasuk penanggulangan kemiskinan,” sorot mantan anggota DPR RI ini.

Ganjar juga menyampaikan, persoalan pupuk merupakan pintu masuk pemanfaatan kartu tani, khususnya dalam mengatasi persoalan pangan yang selama ini diperdebatkan karena minimnya data pertanian. Dia mengatakan data-data pertanian paling lengkap hanya dimiliki Jawa Tengah.

“Hari ini kita berupaya memperbaiki data, siapa petaninya, berapa lahannya dan di mana? Bung Karno mengatakan, pangan dan pertanian adalah hidup matinya bangsa. Maka, ayo urus pangan kita dengan serius,” tegasnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah Yuni Astuti mengungkapkan, hingga  11 Desember 2018, Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah telah mendata jumlah petani Jateng sebanyak 2,876.511 orang. Sementara kartu tani yang telah tercetak sebanyak 2.429.371 kartu, dan tingkat penggunaan mencapai hampir 450.000 kartu. Pihaknya akan terus turun ke lapangan untuk menjelaskan pemanfaatan kartu tani.

“Kartu tani sudah jalan dan memang ada ruang yang harus kita perbaiki bersama. Kita lakukan pendataan, setiap tanggal 25-30 kita update data,” urainya.

Yuni menjelaskan pemanfaatan kartu tani paling inti adalah memastikan jaminan petani mendapatkan haknya sesuai dengan yang diberikan negara, yakni pupuk subsidi. Jika tahun ini tingkat penggunaan sebanyak 16 persen dengan 1,7 transaksi, dia yakin tahun depan akan meningkat pesat.

“Tapi yang penting kartu tani ini jalan, maka ayo PD aja, ini sesuai track yang benar. Target tahun depan penggunaan kartu tani mencapai 50 persen. Kita akan bikin roadmap-nya,” terangnya.

Ditambahkan, dalam pendataan kartu tani ditemukan sejumlah data, di antaranya saat ini petani yang memiliki lahan dan tidak masuk dalam data miskin sebanyak 1,524,368 (84,27 persen). Petani lahan 0,25 hektare dan masuk dalam data fakir miskin sebanyak 145,118 (7,98 persen) dengan luas lahan 19,695,66 hektare. Sementara itu petani lahan 0,25 – 1 hektare dan masuk dalam data miskin mencapai 125.527 (6,94 persen) dengan lahan 63,796,01 hektare.

“Sementara data petani pemilih lahan 1- 2 hektare dan masuk dalam data fakir miskin sebanyak 17,117 (0,95 persen) dengan total lahan 24,973,06 hektare. Terakhir, data petani miskin dan tidak punya lahan sebanyak 753,803 (11,81 persen),” katanya.

Penulis : Ib, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin