Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyoroti fungsi kehumasan dalam pemerintahan yang harus berperan bak korporasi swasta. Bukan hanya corong pembangunan, namun harus peka terhadap pola komunikasi di media sosial dan sigap melayani warga.

Hal itu disampaikan Ganjar, saat menjadi pembicara utama pada Pelatihan Jurnalistik dan Sosial Media Humas dan Kominfo Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah, yang digelar Tribun Jateng secara daring, Senin (8/3/2021). Menurutnya, humas pemerintah dan perusahaan tak ada bedanya.

“Pemerintah itu layaknya perusahaan. Kliennya siapa? Kliennya ya masyarakat,” tegasnya.

Untuk itu, sejak awal kepemimpinannya, Ganjar mewajibkan setiap dinas di lingkup Pemprov Jateng aktif bersosial media. Perubahan itu mengingat revolusi media yang berubah seiring perkembangan gawai komunikasi, di mana orang lebih mudah berinteraksi melalui telepon pintar. Itu pula yang memengaruhi kebiasaan melapor ke instansi pemerintah.

“Humas harus ikuti frekuensi rakyat, kalau orang mau lapor sekarang tidak ada yang datang ke kantor. Saya dulu kalau laporan tebal sekali, sekarang tidak. Lewat elektronik. Jalan rusak bisa lewat video. Birokrasi tidak sangar, lebih casual dan dekat dengan rakyat,” urainya.

Ganjar juga menyoroti, pentingnya tata bahasa yang tidak kaku dan responsif terhadap keluhan warga. Oleh karenanya, Pemprov Jateng memberi batasan 1 x 24 jam, untuk dapat merespon laporan warga.

Selain itu, ia menuntut aparatur pemerintah, khususnya jajaran kehumasan dan Diskominfo, tidak gampang tersinggung saat meladeni warga. Bahkan, menurut Ganjar, seorang PNS harus siap dianggap sebagai babu alias pembantu.

“Saya lebih suka memakai medsos, karena lebih terbuka. Kalau lama (merespon laporan) akan dihukum oleh rakyat, kalau dihukum ya jangan baperan (bawa perasaan, tersinggung),” pungkas Ganjar.

Sementara itu, News Manager Tribun Jateng Iswidodo memberikan tips bagaimana cara pembuatan berita maupun rilis. Menurutnya,  hal itu penting mengingat media akan lebih aman jika mendapat rilis dari instansi pemerintah, termasuk dari humas dan kominfo. Tentu, informasi yang diberikan mesti benar-benar terjamin akurasinya.