Ekonomi Jateng Tunjukkan Laju Positif

  • 29 Jan
  • bidang ikp
  • No Comments

Semarang – Percepatan pembangunan di daerah tidak akan pernah terwujud jika hanya mengandalkan keuangan daerah. Salah satu cara yang dapat ditempuh, dengan memanfaatkan obligasi daerah.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2019 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng DIY di Hotel Gumaya Semarang, Senin (28/1) malam. Menurutnya, sejauh ini OJK terus melakukan sosialisasi terhadap obligasi daerah.

“Kami dari pemerintah sedang menyusun Perdanya. Saya harap setelah ini jalan, pemerintah daerah nantinya dapat memanfaatkan ini untuk mempercepat pembangunan di daerah masing-masing,” kata Ganjar.

Ditambahkan, meski Perda di tingkat provinsi masih dalam tahap penyunan, sudah ada dua daerah di Jateng yang memanfaatkan mekanisme tersebut, yakni Kabupaten Sragen dan Grobogan.

“Kedua daerah ini sudah melakukan dengan cara pinjam ke Bank Jateng untuk mempercepat pembangunan di daerahnya masing-masing, saya harap daerah lain mengikuti,” ujar mantan anggota DPR RI ini.

Diakui, istilah obligasi daerah masih kurang familiar dan belum dilirik banyak pihak. Meski begitu, Ganjar menegaskan jika untuk percepatan, cara semacam itu merupakan solusi konkret, karena jika hanya mengandalkan APBD maka tidak akan optimal.

“Banyak negara melakukan mekanisme ini, dan terbukti pembangunan mereka lebih cepat,” tambahnya.

Selain obligasi daerah, dalam kesempatan itu Ganjar juga kembali mendorong pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di daerah.

“Kemarin kami mengumpulkan perusahaan untuk ikut mendorong mengembangkan ekonomi Jateng. Keuangan dari CSR kami harapkan dapat diarahkan untuk membantu menurunkan angka kemiskinan. Sebab sekali lagi saya tegaskan, jika hanya mengandalkan APBD maka tidak akan menyelesaikan masalah, khususnya kemiskinan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala OJK Regional Jateng-DIY, Aman Santosa mengatakan, pihaknya memang sedang mendorong adanya pemanfaatan obligasi daerah di Jawa Tengah.

“Hal ini penting untuk membuat daerah-daerah semakin cepat berkembang dan tidak hanya mengandalkan APBD,” ucapnya.

Dalam laporannya, Aman menerangkan, secara keseluruhan ekonomi di Jawa Tengah menunjukkan laju yang positif. Pertumbuhan ekonomi Jateng pada 2018 lalu tercatat sebesar 5,25 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya 5,17 persen.

“Pertumbuhan ekonomi yang baik tersebut berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan di Jateng,” tambahnya.

Kinerja perbankkan di Jawa Tengah, lanjut Aman, juga tumbuh positif. Terbukti dengan pertumbuhan aset sebesar 8,47 persen atau mencapai Rp415,3 triliun, kredit tumbuh 8,56 persen atau Rp302,8 triliun, dan pertumbuhan dana pihak ketiga mencapai 8,81 persen atau senilai Rp310,4 triliun.

“Penyaluran KUR di Jateng juga tinggi yakni mencapai Rp 21,22 triliun atau 17,63 persen dari total penyaluran KUR Nasional yang mencapai Rp120,34 triliun. Penyaluran Kredit Ultra Mikro di Jateng juga patut diapresiasi karena menempati urutan kedua terbesar nasional,” terangnya.

Perkembangan yang baik tergambar pula dari jumlah investor yang tercatat 81.408 investor dengan nilai transaksi sebesar Rp6,58 triliun selama 2018.

 

Penulis : Bw, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Berita Terkait