Disayangkan, Banyak Perusahaan Tak Hadiri Rakor TJSLP

  • 23 Jan
  • bidang ikp
  • No Comments

Semarang – Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin menyoroti banyaknya pihak perusahaan yang tidak hadir dalam Rakor Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Provinsi Jawa Tengah di Kantor Bappeda Jateng, Rabu (23/1/2019). Dari 66 perusahaan yang diundang, hanya 25 persennya yang hadir.

Wakil gubernur, menegaskan pihaknya akan memberi peringatan kepada perusahaan yang tidak hadir. Pasalnya, pemerintah mengundang mereka bukan untuk kepentingan pemerintah, tetapi untuk masyarakat.

“Kami minta mereka fokus membantu mengentaskan kemiskinan. Sekarang fokus ke 14 daerah zona merah kemiskinan di Jateng. Nanti kita bagi, per tahun lima sampai enam kabupaten/ kota. Persentase TJSLP, 60 persen kita arahkan, yang 40 persen silakan dikelola sendiri,” paparnya.

Pria yang akrab disapa Gus Yasin ini menambahkan, sejak 2013-2014 penurunan angka kemiskinan di Jateng drastis dan terbaik di Indonesia. Meski demikian, penurunan itu masih perlu terus ditingkatkan. Apalagi, provinsi ini terhitung luas dengan penduduk yang banyak.

Pemprov sebagai tangan panjang pemerintah pusat, bahu membahu menekan kemiskinan dan pengangguran. Sehingga, FTJSLP menjadi sarana membangun kesepahaman antara pemprov dengan BUMN, BUMD, dan perusahaan-perusahaan.

“Kami minta juga sering turun ke lapangan, melihat apa yang dibutuhkan sehari-hari masyarakat. Penanganan setiap daerah berbeda, ada ciri khas masing-masing,” tandasnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono menjelaskan, Rapat Koordinasi Forum TJSLP Prov Jateng bertujuan menyatukan ide untuk membangun provinsi ini, khususnya untuk mengentaskan kemiskinan yang menjadi pekerjaan rumah bersama.

Ketua Forum TJSLP itu menegaskan, upaya untuk mempercepat pembangunan daerah tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah. Dunia usaha atau swasta pun harus aktif terlibat. Karena anggaran pemerintah untuk pembangunan hanya berkisar 30 persen.

“Konsep pentahelix dalam hal pembangunan bisa berjalan baik kalau ada sinergi keterlibatan akademisi, pemerintah, dunia bisnis, dan community yaitu media dan masyarakat. Pembangunan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Karena berdasarkan kajian, dana pemerintah hanya mampu 30 persen untuk membangun, sedangkan sisanya 70 persen dari pihak swasta,” tegasnya.

Sri Puryono menambahkan, prestasi Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan tidak terlepas dari andil dunia usaha yang memberikan bantuan melalui program TJSLP. Bahkan, persentase penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah pada 2017-2018 tertinggi secara nasional.

“Sampai Maret 2018 yang dirilis pada September penduduk miskin kita sebesar 3,6 juta orang atau 11,19 persen. Dulu pada waktu awal tahun 2013 saat Pak Ganjar memimpin sebesar 14,48 persen sekarang menjadi 11,19 persen. (Penurunan angka kemiskinan) ini kencang sekali. Kalau peran Bapak/Ibu bisa dimaksimalkan, insya Allah itu bisa menurunkan (angka kemiskinan),” tandasnya.

 

Penulis : Sy/Ar, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Berita Terkait