Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang –Belasan ribu usulan kegiatan di berbagai dari masyarakat dan pemerintah yang tersebar di 35 daerah telah terdata melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah, baik pembangunan nonfisik maupun fisik seperti infrastruktur jalan, fasilitas umum, hingga pengentasan kemiskinan di setiap wilayah. Selanjutnya, dilakukan identifikasi persoalan dan prioritas penanganannya.

“Dari musrenbang yang telah dilaksanakan, kita mencoba mendeteksi apa yang menjadi kegalauan masyarakat dan pemerintah daerah. Seperti tadi yang disampaikan bupati Karanganyar tentang kesulitan menekan tingkat kemiskinan. Kegalauan beliau persis seperti yang saya rasakan, ini apakah formulanya yang salah, kesalahan pada survei, atau salah kita sendiri,” ujar Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat memberikan penegasan pada Musrenbang Provinsi Jateng, di Gedung Grhadhika Bhakti Praja Semarang, Rabu (19/4).

Untuk penguatan penanggulangan kemiskinan, target pembangunan akan diarahkan antara lain pada jaminan kesehatan nonkuota sebanyak 327 ribu jiwa, target pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) 30 ribu unit, serta perlindungan sosial melalui Kartu Jateng Sehat sebanyak 12, 764 jiwa.

Selain pembangunan yang mengarah pada pengentasan kemiskinan, kata dia, berbagai perencanaan yang dinilai mampu membawa perubahan nyata juga menjadi fokus pemerintah dalam merumuskan program serta menyusun perencanaan pembangunan 2018. Termasuk beragam program peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah, pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi.

“Oleh karena itu, investasi yang kita pilih yang mampu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Yaitu investasi padat karya seperti Kawasan Industri Kendal (KIK) yang sekarang tinggal tancap gas. Kawasan Industri di Cilacap itu juga mampu memberikan kontribusi investasi luar biasa,” beber Ganjar.

Dalam paparannya ia menyebutkan, target makro ekonomi 2018 berdasarkan RPJMD 2013-2018, untuk sektor pertanian, nilai tukar petani dengan target 103,27 persen. Menurutnya ada banyak rumus yang harus dikelola guna meningkatkan kesejahteraan petani yang sebagian besar hanya memiliki lahan kurang dari dua hektare. Antara lain bagaimana agar hasil petani terjual dengan harga tinggi serta mengupayakan agar Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) menyalurkan CSR untuk membantu petani baik melalui asuransi maupun program pemberdayaan lainnya.

“Petani miskin dengan 14 item indikator kemiskinan kita suntik satu per satu sesuai data by name by addres. Kapan teman-teman bupati/walikota sepakat, kita akan buat modeling. Kabupaten dan kota mana yang siap selanjutnya kroyok bareng-bareng. Grobogan paling banyak jumlah petani dengan luasan lahan paling rendah, dan itu sudah nenjadi rumus pasti tidak adak akan sejahtera,” ungkap mantan anggota DPR RI ini. 

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Ir Dr Sri Puryono KS MP menyebutkan, sebanyak 18.076 usulan kegiatan masuk pada Musrenbang Provinsi Jawa Tengah 2018 dengan nilai anggaran kurang lebih Rp 17,53 triliun.

Dalam laporannya ia menjelaskan, pembangunan Jateng tahun 2018 mengarah pada enam prioritas. Yakni penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro kecil untuk masyarakat miskin.

Selain itu penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di dalam berbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar. Prioritas berikutnya penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah prioritas pembangunan infrastruktur diarahkan pada pembantu pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.

“Serta memrioritaskan pengurangan risiko bencana enam tata kelola pemerintahan kondusivitas dan demokratis. Demokratisasi diarahkan pada pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik,” kata Sekda.

Dalam kesempatan itu, gubernur juga menyerahkan penghargaan Anugerah Pengripta Abipraya 2017 kepada sejumlah kabupaten dan kota yang dokumen perencanaan pembangunan dinilai sudah sesuai ketentuan. Terbaik pertama diraih Kota Pekalongan, kedua Kota Surakarta, kemudian ketiga Kabupaten Banyumas. Sedangkan terbaik harapan pertama Kota Magelang, terbaik harapan kedua Kota Semarang, terbaik harapan ketiga Kabupaten Banjarnegara.

Sementara nominasi 10 besar adalah Pemalang, Brebes, Kudus, dan Kabupaten Magelang. Pengripta Abipraya merupakan penghargaan yang diberikan kepada daerah yang dimaksudkan untuk mendorong setiap daerah dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin