Data Kemiskinan Diharapkan Rampung Februari

  • 29 Jan
  • bidang ikp
  • No Comments

Demak – Pengentasan kemiskinan diminta menggunakan basis data terpadu. Kerja keroyokan juga mesti dilakukan untuk mempercepat penanganan kemiskinan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta Pemerintah Kabupaten Demak hingga tingkat RT, SKPD dan dunia usaha keroyokan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di Kota Wali.

Menurutnya, prinsip penanggulangan kemiskinan, selain keroyokan juga dapat dilakukan secara terpadu lintas SKPD, satu data, fokus desa/ kelurahan dengan tingkat kesejahteraan rendah, dan diperhitungkan matang.

“Pengentasan kemiskinan harus menggunakan basis data yang terpadu. Optimalkan pula kerja sama dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP) dan program kemitraan bina lingkungan (PKBL). Saya minta, sampai akhir Februari seluruh data harus selesai,” katanya saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan di Grhadika Bina Praja Kabupaten Demak, Selasa (29/1/2019).

Ditegaskan, penanggulangan kemiskinan jangan hanya mengandalkan dana desa. Dana desa juga jangan hanya untuk membangun infrastruktur, tetapi juga membangun sumber daya manusia (SDM). Pelatihan yang digelar berulang, jangan hanya pemberian materi, namun diharapkan peserta juga mendapat peralatan pendukungnya.

Di hadapan Bupati Demak M Natsir, Wakil Bupati Demak Joko Sutanto, Sekda Demak Singgih Setyono, dan seluruh peserta rapat, Gus Yasin, sapaan akrab Wagub, meminta bupati hingga Ketua RT meningkatkan kinerja dan komitmennya. Apalagi, kemiskinan di provinsi ini mesti terus ditekan hingga mencapai target target 10,40 persen-9,93 persen.

“Upaya harus dipercepat. Jangan sampai setiap tahun bicara data, sampai nglothok,” tegas mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ini.

Sementara itu, Bupati Demak M Natsir menjelaskan, angka kemiskinan di Demak di angka 15,54 persen dengan target penurunan 10,6 persen. Kendati begitu, intervensi penanggulangan kemiskinan di Demak sudah dilakukan. Di antaranya, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dengan meningkatkan kemampuan, menjamin keberlangsungan secara ekonomi, serta menyinergikan kebijakan.

“Saya sempat memantau di bank, masyarakat yang mengambil bantuan. Ternyata yang antre ada yang tidak layak kalau dikatakan miskin,” ujarnya.

 

Penulis : Sy, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Berita Terkait