Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Sebanyak 15 orang widyaiswara dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jateng dan Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama dikukuhkan menjadi widyaiswara (WI) ahli utama. Pengukuhan dilakukan Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto, di Aula BPSDMD Jateng, Selasa (28/8).

Mereka yang ditetapkan sebagai WI ahli utama antara lain Kunto Nugroho, Joko Sutrisno dan Sutardi dari BPSDMD Jateng. Kemudian Zaenuri, Junaedi dan Teguh Suyitno dari Balai Diklat Keagamaan Kemenag.

Kepala LAN RI mengemukakan, sebelum dikukuhkan, mereka harus membuat karya tulis yang pada akhirnya ditetapkan panitia layak mengikuti orasi ilmiah. Orasi ilmiah dan pengukuhan widyaiswara ahli utama di BPSDMD Jateng ini menjadi kali pertama yang dilakukan di luar Lembaga Administrasi Negara.

Ditambahkan, tidak semua BPSDM di daerah diberi kesempatan menyelenggarakan orasi ilmiah dan mengukuhkan widyaiswara ahli utama. Hanya BPSDMD yang memiliki kualifikasi akreditasi A yang diizinkan menyelenggarakannya. Sehingga, BPSDMD Jateng menjadi salah satu contoh pengembangan SDM ASN di beberapa daerah.

“Sejak kita menggunakan peraturan tentang orasi ilmiah yang baru, jadi ini merupakan yang pertama dan menurut saya cukup berhasil. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Dan memang Pak Gub, tidak semua BPSDMD kita berikan kesempatan. Hanya BPSDMD yang memiliki kualifikasi akreditasi yang tinggi, minimal A, baru kemudian kita berikan kesempatan,” jelas Adi.

Dengan dikukuhkannya widyaiswara ahli utama diharapkan menambah energi baru bagi dunia pengembangan kompetensi ASN. Sebab, sejatinya widyaiswara adalah guru bangsa yang tentu akan memberi contoh dan mampu menginspirasi perubahan-perubahan bagi generasi ASN berikutnya. Era milineal saat ini, lanjut dia, menjadi tantangan tersendiri dalam mendidik mereka.

“Kita sekarang memasuki era baru dan berhadapan dengan generasi ASN milenial, yang tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi generasi-generasi yang sudah senior. Ini tidak mudah karena kulturnya, pengalaman berbeda. Tapi mereka tetap butuh bimbingan yang baik dari para widyaiswara karena mereka ASN senior yang punya jam terbang tinggi dan pengalaman mengelola institusi yang cukup lama,” papar dia.

Penjabat Gubernur Jawa Tengah Drs Syarifuddin MM menyambung, pemerintah saat ini serius membangun kapabilitas dan kapasitas para ASN. Keseriusan itu ditandai dengan keluarnya Permendagri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyusunan APBD 2019, yang salah satunya mengatur tentang alokasi anggaran peningkatan kapasitas ASN. Dalam peraturan itu sudah ditentukan pengalokasian anggaran untuk peningkatan kapasitas ASN sekurang-kurangnya 0,36 persen.

“Mungkin jauh dari harapan karena beberapa pihak mengusulkan satu persen. Tapi kita perlu pahami, bahwa belanja daerah, masih banyak hal lain yang prioritas, termasuk kewajiban-kewajiban yang diamanatkan undang-undang, apakah itu di bidang pendidikan, bidang kesehatan. Tapi paling tidak ini salah satu langkah konkret perhatian pemerintah untuk berani menentukan persentasenya,” urai dia.

Meski tampaknya kecil, imbuh Syarifuddin, jika dihitung, paling tidak kenaikan anggaran untuk peningkatan kapasitas ASN di daerah pada 2019, naik 100 persen dari anggaran yang dikelola saat ini.

Penulis : Rt, Humas Jateng

Editor: Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Poo

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin