Turunkan Prevalensi Stunting pada 2024, Ini Langkah Banyumas dan Wonosobo

  • 25 May
  • yandip prov jateng
  • No Comments

SEMARANG – Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Wonosobo menargetkan penurunan angka prevalensi kekerdilan atau stunting pada tahun 2024. Demi capaian tersebut, beberapa langkah akan dilakukan, di antaranya menyatupadukan kerja antarinstansi yang terlibat dalam penanganan stunting.

 

Bupati Banyumas Achmad Husein pada acara Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2022, di Hotel Surya Yudha, Selasa (24/5/2022).

 

Bupati mengatakan penurunan angka prevalensi stunting harus menjadi target kinerja seluruh jajarannya.

“Saya minta seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan stakeholder terkait untuk bisa merumuskan target tersebut. Sehingga, kalau saat ini masih 21,6 persen, artinya setiap tahunya harus berhasil minimal 2,5 persen, untuk menuju tahun 2024 (sebesar) 14 persen,” katanya

 

Bupati meminta OPD bergerak sesuai dengan tupoksinya, misalnya intervensi terhadap gizi anak, kondisi rumah, dan ketersediaan air. Apabila kegiatan tersebut dilakukan secara terpadu oleh seluruh pihak maka target 14 persen di tahun 2024 akan tercapai.

 

“Tanpa kerja terpadu dari OPD terkait, stakeholder dan seluruh elemen masyarakat saya kira sangat sulit mencapai target yang telah ditentukan itu,” lanjutnya.

 

Kepala Bapeddalitbang Banyumas, Kristanta,  memaparkan, angka stunting di Banyumas masih cukup tinggi yaitu 21,6 persen, sehingga perlu kerja keras semua pihak yang terlibat. Untuk dapat memudahkan penanganan, Pemkab Banyumas telah memilih 15 desa lokus dengan 29 indikator sebagai penentunya. Desa lokus akan diampu oleh setiap OPD yang terlibat penanganan stunting.

 

“Permasalahan yang dihadapi masing-masing OPD adalah masih kurangnya edukasi terkait KB, rendahnya (pemberian) ASI ekslusif, belum semua balita imunisasi lengkap, akses air bersih masih rendah, serta rumah tangga yang mengolah limbah masih rendah, pernikahan dibawah umur masih tinggi,” beber Kristanta.

 

Ditambahkan, pihaknya akan menyiapkan pelbagai kebijakan terkait penurunan stunting di Kabupaten Banyumas, baik dalam bentuk RPJMD maupun penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Selain itu, berbagai program penanganan stunting di seluruh OPD terkait harus disinergikan dengan 15 desa lokus yang telah ditentukan.

 

Sehari sebelumnya, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, menyatakan, prevalensi stunting di Wonosobo saat ini sebesar 10,49 persen. Angka tersebut ditargetkan turun menjadi sekitar 10 persen pada 2024. Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Wonosobo membentuk TPPS yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

 

“Selain menggandeng BUMN, BUMD, dan masyarakat, juga bersinergi dengan dinas terkait dan Kementerian Agama. Ini sebagai upaya optimalisasi percepatan penanganan stunting melalui pengawalan dan pendampingan,” ungkapnya pada acara pengukuhan TPPS Kabupaten Wonosobo, di Ruang Rapat Mangunkusumo, Senin (23/5/2022).

 

Lebih lanjut Afif menyampaikan, permasalahan stunting menjadi sorotan tajam pemerintah pusat untuk segera ditangani secara serius. Dengan dibentuknya tim percepatan penanganan ini diharapkan akan mempermudah koordinasi, baik dalam pengawalan, maupun pendampingan.

 

Senada, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Wonosobo, Dyah Retno Sulistyowati, mengatakan, stunting sudah menjadi persoalan nasional termasuk Wonosobo sebagai daerah dengan prevalensi stunting tertinggi se-Jawa Tengah.

 

Apabila diurutkan, imbuhnya, lima kabupaten yang prevalensinya besar di Jawa Tengah adalah Kabupaten Wonosobo, Tegal, Brebes, Demak, dan Jepara. Sementara, lima wilayah dengan prevalensi stunting terendah adalah Kabupaten Grobogan, Kota Magelang, Wonogiri, Kota Salatiga, dan Purworejo.

 

Penulis: Agustina Kusumawardhani, Kontributor Banyumas/Azis Fahrudin, Kontributor Wonosobo
Editor: Tn, Diskominfo Jateng

Berita Terkait