TAHUN 2018, WONOGIRI TARGETKAN WBBM

  • 27 Apr
  • yandip prov jateng
  • No Comments


WONOGIRI– Panca Program yang digaungkan Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, berkontribusi besar terhadap keberhasilan Kabupaten Wonogiri meraih penghargaan penyelenggara pelayanan publik dengan kualifikasi WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)  dari Kemenpan & Reformasi Birokrasi, KPK, dan Ombudsmen RI.Demikian diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Eko Subagyo, SH, MM, Kamis (26/4). ‘’Penghargaan ini memang di penghujung tahun 2017 lalu diperoleh DPMPTSP. Nah sekarang ini kami tengah melakukan persiapan menuju WBK ke WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).Target kami meningkat lagi agar meraih WBBM.Nah keberhasilan ini merupakan komitmen Pemda terhadap Panca Program.”

Ada enam indikator pengungkit atau indikator proses yang harus dilaluiuntuk meraih WBK. Yakni manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik. ‘’Sementara ini, hasil capaian WBK tahun 2017 kemarin dari maksimal nilai 60, nilai evaluasinya 41,98 atau  sebesar 69,37 persen.  Lalu untuk kualitas pelayanan publik dari nilai total 40, nilai evaluasi kita 38,56 atau sebasar 96.41 persen,” jelasnya.

Sehubungan dengan itu, di tahun 2018 ini Bupati menyeru kepada seluruh OPD untuk terus berbenah diri agar dapat meraih penghargaan seperti yang diperoleh DPMPTSP pada akhir tahun 2017 lalu. Bupati sendiri berkomitmen mendukung unit kerja pelayanan di Wonogiri di tahun 2018 iniagar lolos lagi penilaianWBK, WBBM(Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), dan evaluasi publik. “Kami minta seluruh OPDpenyelenggara pelayanan, yakni DPMPTSP, Disdukcapil, RSUD, BPKD, dan unit lainnya untukmenyiapkan diri dan meningkatkan kualitas pelayanan. Juga harus lebih adiktif terhadap perubahan jaman dan dinamika kebijakan pemerintah pusat,” katanyasaat memimpin Rakor persiapan penilaian public, belum lama ini.

Bupati juga  terus memotivasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu, bersih dari korupsi merupakan harga mati.(HUMAS-est)

Berita Terkait