BANJARNEGARA – Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) dievaluasi oleh Dinkonminfo dengan menghadirkan operator TNDE dari masing-masing OPD. Operasional system ini sudah berjalan empat tahun namun pelaksanaannya masih belum maksimal. Salah permasalahan adalah terpusatnya operasional TNDE pada kendali operator. Semua approve surat dari pimpinan terendah hingga tertinggi dalam suatu kantor/dinas/intansi dikerjakan oleh satu orang operator.
“Semestinya tidak begini. Masing-masing jenjang kepepimpinan harusnya dapat mengoperasikannya sendiri. Kasi dapat membuka, kemudian meneruskan kepada Kabid atau Sekcam, berlanjut pada Sekcam/Sekdin untuk diteruskan pada pucuk pimpinan Camat ataupun Kepala Dinas” kata Sekretaris Dikominfo, Indah Wahyu Nur Ratna, Kamis (22/11) di hadapan peserta Rakor TNDE di lantai 2 Setda.
Pada awalnya, sambung Indah, pekerjaan ini memang ada sedikit kendala, apalagi bagi orang yang sudah berumur, namun yakinilah kalau lama-lama akan bisa. Nanti akan terasa betul bedanya bila sudah menguasai system ini. Akan sangat membantu pengelolaan pekerjaan administrasi.
Memang, kata Indah, pada awal mengenal system puluhan kali Dia harus minta bantuan staf, tapi kini sudah mampu melakukan sendiri.
“Yang dirasa sekarang, semua urusan menjadi gampang. Tinggal klik, semua dokumen langsung terkirim dalam hitungan detik” katanya.
Keuntungan menerapkan TNDE yaitu hemat kertas, cepat, tidak butuh kurir, dan kerja menjadi efisien. Oleh karena itu Dia mendorong optimalisasi program ini di tahun 2019. Dia berharap semua pejabat mampu mengoperasikan system ini dengan baik, sehingga pengelolaan pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien karena langsung tertangani, tidak dari operator kemudian dikonsultasikan pimpinan, baru ada persetujuan, lalu kembali ke operator yang approve.
“Bila dapat mengoperasikan sendiri, waktu pengerjaan menjadi lebih cepat, sehingga sesuai dengan semangat penggunaan TNDE ini” katanya.
Kasi Pelayanan, Pengembangan, Pengelolaan Aplikasi e-Gov pada Dinkominfo, Erni Anjarningsih, mengakui masalah ini menjadi salah satu bahasan dalam Rakor yang berlangsung sehari tersebut. Salah satu usulan sebagai solusi masalah ini adalah melakukan pelatihan TNDE bagi para pimpinan.
“Pelatihan TNDE bagi pimpinan menjadi salah satu rekomendasi dari Rakor. Semoga saja hal ini dapat terwujud di tahun depan sehingga semua pejabat mampu mengoperasikan TNDE dengan baik tanpa harus mengandalkan operator” katanya. (**_eKobr)
