Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan melibatkan aparat desa dalam penanganan stunting. Targetnya, prevalensi stunting di Purbalingga terus turun hingga mencapai 13 persen pada 2023.

Demikian disampaikan Wakil Bupati Purbalingga, Sudono, pada Rapat Koordinasi Rembuk Stunting di Aula Tien Catering, Purbalingga, baru-baru ini.

Menurutnya, permasalahan yang sering dihadapi adalah data ketercukupan gizi dan data keluarga rawan stunting. Untuk mendapatkan data yang valid, dibutuhkan kerja sama antara Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Purbalingga dengan tim atau pemerintahan desa/kelurahan.

“Kita butuh kerja sama, dan datanya itu diawali dari desa, agar datanya valid dan sama.” tegasnya.

Wabup juga meminta masyarakat agar memperhatikan asupan gizi keluarganya. Selain itu, hindari pernikahan pada usia anak, serta tingkatkan pemahaman para generasi muda mengenai pentingnya screening dan konsultasi sebelum pernikahan.

“Gizi harus tercukupi, usia nikah juga harus diperhatikan, di samping screening lain sebelum melakukan pernikahan,” kata Sudono.

Senada, Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) selaku Koordinator Bidang Koordinasi dan Konvergensi TPPS Purbalingga, Suroto, mengungkapkan, kendala yang dihadapi dalam penanganan stunting di wilayahnya adalah ketersediaan data di perangkat daerah, terutama berbasis data desa.

Oleh karenanya, Suroto berharap, penyelenggaraan Rembuk Stunting dapat membangun komitmen publik, dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Purbalingga. Hasilnya berupa deklarasi dan komitmen pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat, untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Purbalingga.

Dijelaskan, Rembuk Stunting merupakan aksi ketiga dari delapan aksi konvergensi penanganan dan pencegahan stunting. Pada 2023, berdasarkan hasil analisis situasi, tercatat 24 desa/kelurahan dengan rerata persentase stunting sebesar 28,41 persen.

“Pada tahun 2022 kita telah menyelenggarakan aksi ke-1 dan ke-2, berupa analisis situasi untuk penentuan lokus desa stunting dan rencana program yang akan dilaksanakan tahun 2023. Ke 24 desa/kelurahan tersebut akan dijadikan lokus penanganan stunting tahun 2023,” tuturnya.

Lebih lanjut, selama lima tahun terakhir, angka prevalensi stunting di kabupaten itu terus turun. Pada 2017 angka stunting di Purbalingga sebesar 28,4 persen, 2018 menjadi 26,4 persen. Pada 2019, angka tersebut turun sampai posisi 17,8 persen, kemudian menjadi 16,93 persen pada 2020, lalu 15,7 persen pada 2021.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga, Jusi Febrianto, mengungkapkan, ibu berperan penting dalam penanganan stunting, bahkan sejak awal berumah tangga. Pertama, sebelum melakukan pernikahan, wanita harus melakukan beberapa pemeriksaan, salah satunya tes hemoglobin (HB).

Lalu, setelah menikah, asupan gizi yang baik dan seimbang bagi wanita prahamil, juga menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan. Seribu hari pertama kehidupan, dihitung dari sel sperma bertemu ovum, nutrisi wanita calon ibu harus dipastikan baik.

Selanjutnya, saat hamil, calon ibu harus dijaga agar tidak mengalami anemia yang dapat mengganggu asupan nutrisi bagi janinnya.

“Seribu hari pertama merupakan periode emasnya untuk melakukan pencegahan stunting. Untuk itu, calon pengantin jangan sampai terkena anemia. Dan diharapkan jangan sampai terjadi pernikahan usia dini. Kalau anemia, kita dampingi tiga bulan sampai normal, sehingga meminimalisasi malnutrisi untuk janin,” ujarnya.

Selain itu, Jusi menuturkan, pemberian ASI eksklusif juga harus diperhatikan. Pemkab Purbalingga telah mengimbau kepada para pengelola tempat bekerja, untuk menyediakan mesin pendingin bagi ibu karir, yang masih menyusui anaknya.

Jusi menyampaikan, Purbalingga merupakan salah satu pilot project pencegahan stunting di Indonesia dan saat ini menduduki peringkat ke-2 setelah Kabupaten Kediri. Karenanya, Purbalingga mendapatkan Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Kesehatan terkait pengadaan alat USG (ultrasonografi) untuk semua Puskesmas di Purbalingga. Dengan adanya alat itu, diharapkan pencegahan stunting bisa dilakukan sedini mungkin.

Penulis: LL, Kominfo Purbalingga/ Umg, Humas Purbalingga, Dy, Kontributor Purbalingga
Editor: Tn/Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin