Pengusaha Diimbau Dukung Program Pengentasan Kemiskinan

Kabupaten Semarang – DISKOMINFO UNGARAN : Wakil Bupati (Wabup) Semarang Ngesti Nugraha mengimbau para pelaku usaha skala menengah dan besar di Kabupaten Semarang untuk mendukung berbagai upaya memberdayakan warga kurang mampu. Lewat Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FP TJSLP), para pengusaha itu dapat menyalurkan dana sosial untuk menyokong berbagai program pengentasan kemiskinan. “Kami harapkan mereka lebih aktif berpartisipasi sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar perusahaan,” kata Ngesti saat rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan di ruang sidang lantai II Kantor Barenlitbangda di Ungaran, Senin (29/4) siang.

Rakor diikuti perwakilan SKPD, kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dari 19 kecamatan. Dikatakan oleh Ngesti Nugraha, angka jumlah warga miskin pada tahun 2018 memang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun tidak diimbangi dengan penurunan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Menurut Wabup yang juga ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), upaya penanggulangan kemiskinan merupakan tantangan berat yang harus dihadapi secara lintas sektoral. Seluruh komponen daerah termasuk pengusaha swasta perlu terlibat sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Sehingga berbagai upaya dan program yang dilaksanakan dapat secara nyata menurunkan jumlah warga kurang mampu.

Ketua FP TJSLP Kabupaten Semarang Ismanto mengakui masih banyak perusahaan yang belum berperan aktif membantu program pengentasan kemiskinan. “Sebenarnya jika seribu perusahaan yang ada mau iuran sebulan Rp 50 ribu saja, bisa diperbaiki lima unit rumah tidak layak huni setiap bulannya,” ujarnya. Dia menegaskan akan terus mendorong pengusaha swasta itu untuk aktif menyumbangkan dana sosial perusahaannya. Nantinya, dana yang terkumpul akan digunakan juga untuk membiayai berbagai pelatihan ketrampilan dan kegiatan ekonomi produktif bagi warga kurang mampu. Selama ini pihaknya masih menitikberatkan pada program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Sedangkan bantuan pelatihan

Sekretaris TKPKD Kabupaten Semarang Anang Dwinanta yang juga hadir pada rakor itu berharap proses verifikasi dan validasi (verval) Basis Data Terpadu (BDT) warga kurang mampu dapat diselesaikan dengan baik. Sebab data itu nantinya yang akan menjadi acuan utama berbagai program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. “Para TKSK di kecamatan harus mampu meneliti data warga kurang mampu sesuai kenyataan. Jadi sasaran program akan jelas dan terarah,” ungkapnya.

Anang yang juga Kepala Barenlitbangda itu juga mengingatkan komitmen target kinerja para kepala desa, Lurah dan Camat untuk mengentaska sepuluh jiwa warga kurang mampu atau 3-5 kepala keluarga. Dia berharap para Kades dan Lurah dapat memanfaatkan dana desa maupun dana pembangunan kelurahan secara efektif untuk memberdayakan warga kurang mampu.