KABUPATEN SEMARANG – Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang terpilih diminta untuk mengutamakan program yang realistis, terutama bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Hal itu ditegaskan Bupati Semarang Ngesti Nugraha, saat membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) PMI Kabupaten Semarang di aula Rumah Kemasan, kompleks Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Sabtu (7/2/2026).
“PMI harus tampil di depan, jika ada bencana bersama BPBD dan instansi lainnya. Kerja sama dengan Pemkab, DPRD, dan swasta harus dimaksimalkan, agar kinerja PMI semakin baik,” tegas bupati.
Pada kesempatan itu, bupati juga menyinggung pelayanan Klinik PMI untuk warga yang membutuhkan lewat program BPJS. PMI diminta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, guna mendukung pemanfaatan dana jaminan kesehatan dari APBD, yang pada tahun ini, dianggarkan Rp6 miliar untuk program BPJS.
Ketua PMI Kabupaten Semarang masa bakti 2026 – 2031, Moh Taufik menyampaikan, dia akan melaksanakan amanah tersebut dengan sungguh-sungguh.
“Kami akan fokus pada bantuan sosial yang dibutuhkan masyarakat sesuai arahan bupati. Besarannya akan dimaksimalkan, agar lebih bermanfaat bagi yang membutuhkan,” terangnya.
Perwakilan PMI Jawa Tengah, Prof Adji Samekto mengingatkan, agar ketua dan pengurus PMI yang baru nantinya cermat dalam menentukan program kegiatan. Sebab, tuntutan masyarakat semakin kritis terhadap kinerja badan publik.
“Laksanakan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah menempatkan program, akan jadi viral. Sebab, masyarakat sekarang punya kedaulatan pribadi lewat media sosial,” tuturnya.
Penulis: Junaedi, Diskominfo Kab Semarang
Editor: Di, Diskominfo Jateng
