Optimalkan Peran Lembaga Kelurahan, Pemkot Beri Pelatihan

13 February 2019
yandip prov jateng

Kota Pekalongan, Info Publik – Untuk mengoptimalkan peran kelembagaan kelurahan, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Anak (DPMPPA) Kota Pekalongan memberikan pelatihan peningkatan kapasitas bagi Pengurus LPM, BKM, RT/RW dan PKK Kota Pekalongan di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Selasa (12/02/2019).

Hadir dalam kegiatan tersebut yakni Wali Kota Pekalongan yang diwakilkan Asisten Administrasi, drg Agust Marhaendayana MM dan Kepala DPMPPA Kota Pekalongan, Mas Pujantoro beserta jajarannya, dan sebanyak 240 peserta yang terdiri atas pengurus LPM, BKM, RT/RW dan PKK. Bertindak sebagai narasumber hari ini yaitu Nusron, Anggota Komisi C DPRD Kota Pekalongan.

Pada kesempatan tersebut, Agust Marhaendayana dalam sambutannya mengatakan bahwa pendampingan dan pelatihan bagi kelembagaan kelurahan sangat diperlukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. Ini sebagai salah satu faktor keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat di Kota Pekalongan.”Tujuan dari pelatihan ini untuk meningkatkan kinerja dari kelembagaan baik dari pengurus LPM, BKM, RT/RW, PKK Kota Pekalongan sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang merupakan mitra pemerintah. Di samping itu, pelatihan ini sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah atas pengabdian pengurus kelembagaan kelurahan dalam membantu pemerintah dalam hal percepatan pembangunan berbasis masyarakat agar tepat sasaran, tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Agust.

Agust berharap para pengurus kelembagaan kelurahan dapat menjalankan tugasnya melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai pedoman yang berlaku. Kepengurusan ini dapat lebih transparan dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik melalui pembangunan fisik maupun non fisik.”Pemerintah Kota Pekalongan akan terus memfasilitasi, membina dan melaksanakan pendampingan kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang tidak lepas dari peran LPM dan BKM. Oleh karena itu, diharapkan peserta pelatihan dapat mempelajari dan mencermati apa yang disampaikan oleh narasumber sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Penyelenggaraan LPM BKM harus didasarkan atas pedoman yang berlaku, jalinlah komunikasi dan koordinasi dengan seluruh masyarakat termasuk unsur pemerintah dari berbagai tingkatan,” terang Agust.

Ditambahkan Kepala DPMPPA Kota Pekalongan, Mas Pujantoro selaku pihak penyelenggara, mayoritas peserta pelatihan ini merupakan pengurus baru yang akan dilatih mengenai perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan evaluasi agar peran LPM BKM di kelurahan dapat berjalan optimal.”Mayoritas pengurus masih baru agar tidak gagap maka perlu adanya pembekalan. Mereka kami beri pembekalan penanganan dana hibah dan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, ada pendampingan dari fasilitator pemberdayaan masyarakat di masing-masing kelurahan agar betul-betul terkontrol. Mereka akan dilatih mengenai perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta evaluasi dan kendalanya. Kami optimalkan peran dari LPM sebagai salah satu LKK yang juga termasuk di dalamnya RT/RW/Karangtaruna, kami berdayakan semua untuk menangani program-program pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh yang bersinergi dengan berbagai pihak,” jelas Pujantoro.

Pelatihan ini diadakan di tanggal 12 Februari, 19 Februari dan 26 Februari 2019. Adapun narasumber yang akan mengisi materi akan berbeda tiap minggunya yakni dari Bappeda, BKD, tokoh masyarakat, Dinperkim, Anggota Dewan, maupun DPMPPA.

Skip to content