Musrenbang 2022,  Wonogiri Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan

WONOGIRI – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 resmi dimulai pada Selasa (29/3/2021). Pada acara yang digelar secara virtual melalui zoom meeting dari ruang Khayangan kompleks Setda Kabupaten Wonogiri tersebut, pengentasan kemiskinan dan penyelesaian permasalahan ekonomi menjadi salah satu prioritas program pembangunan Pemkab Wonogiri.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, dalam empat tahun terakhir perekonomiam Kabupaten Wonogiri menunjukkan mengalami kenaikkan. Meski demikian situasi pandemi ini menyebabkan kontraksi yang besar bagi sendi-sendi perekonomian di Kabupaten Wonogiri.

“Di situasi pandemi ini, ada kontraksi yang begitu besar di bidang perekonomian. Pada awal kepemimpinan kami di tahun 2016, angka kemiskinan masih di angka 13,12 persen. Di akhir tahun 2019 sudah menuju angka 10,25 persen. Namun gejolak pandemi menyebabkan angka kemiskinan naik lagi menjadi 10,86 persen,” katanya.

Ia menargetkan selama masa kepemimpinannya di periode kedua ini, kemiskinan dapat ditekan dan diturunkan hingga satu digit.

Joko juga menyampaikan, program yang sudah berjalan menunjukkan hasil maksimal akan dilanjutkan, sementara untuk program/ kegiatan yang berjalan namun belum maksimal, akan dilakukan evaluasi bersama.

Ia meyakini dengan teknik perencanaan yang sistematis, dan monitoring serta evaluasi yang tepat, pembangunan Wonogiri akan menunjukkan hasil yang signifikan.

“Kami mengajak semua pihak untuk menuju tahun 2022 dengan optimis. Usulan-usulan pemikiran strategis harus merepresentasikan komitmen kita bersama, harus menjadi satu visualisasi, aktualisasi kepada niatan kita bersama yaitu demi kemajuan Wonogiri,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri, Haryono memaparkan, ada enam prioritas pembangunan di Kabupaten Wonogiri pada 2022. Prioritas pertama percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran menuju angka satu digit. Kedua, pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju indeks pembangunan manusia yang mampu bersaing di kancah nasional dan internasional.

Prioritas ketiga pengelolaan potensi lokal asli daerah yang kuat dan mandiri. Keempat, meningkatkan kapasistas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana menuju hilirisasi potensi lokal menjadi hasil atau produk yang berhasil menembus pasar nasional dan dunia.

Adapun prioritas kelima pemantapan infrastruktur sarana dan prasarana dasar untuk mendorong pembangunan ekonomi, dan prioritas keenam pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas menuju indeks reformasi birokrasi yang tinggi.

Penulis : SIKP_kominfowng

Editor: WH/DiskominfoJtg