LAPORAN PENGUNAAN APBD  HARUS TEPAT WAKTU

JEPARA-Bupati Jepara Ahmad Marzuqi berharap agar laporan pengunaan Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  Jepara 2017 dilakukan secara tepat waktu. Terlebih saat ini, sudah memasuki akhir tahun. Hal ini disampaikan bupati dihadapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat persiapan penyusunan laporan keuangan Pemkab Jepara tahun angaran 2017, pada Selasa (19/12/2017) di Ruang Serbaguna Setda Jepara. Hadir pula dalam kesempatan itu Sekda Jepara Ir. Sholih MM dan kepala BPKAD Jepara Anwar Haryono.

‘Kami harapkan para penguna anggaran, OPD untuk melaporkan keuangannya secara tepat waktu. Terlebih saat ini, sudah memasuki pertengahan bulan Desember 2017″ ungkap bupati.

Dikatkan bupati, secara umum pengelolaan keuangan di Kabupaten Jepara sudah baik. Hal ini terbukti dengan disandangnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tujuh kali berturut turut sejak tahun anggaran 2010 lalu. Bupati berharap, prestasi ini dapat dipertahankan di tahun anggaran 2017, bahkan kualitasnya dapat ditingkatkan lagi. “Hal ini merupakan keberhasilan kita semuanya” katanya.

Disampaikan, laporan APBD 2017 ini, bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD), namun menjadi tanggung jawab semua OPD. Oleh karenanya pimpinan OPD, untuk dapat menyususn lapoaran kegiatan masing masing secara tepat waktu, lengkap, jujur, dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. “Mumpung masih ada waktu, saya harapkan untuk kerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum diselesaikan” katanya.

Disampaikan bupati, penyedia barang dan jasa sudah banyak yang mencapai seratus persen. Namun untuk pelaporannya belum dapat diwujudkan. Untuk itu, tugas dari tiap OPD untuk melakukan control dan verifikasi ketertiban administrasi mereka. Sehingga diharapkan, tidak akan muncul permasalahan di kemudian hari.

Kepala BPKAD Anwar Haryono pihaknya sekarang ini sudah mulai melakukan digitalisasi pekerjaan. Seperti halnya pengajuan Surat Perintah Pencaiaran Dana (SP2D) dari dinas ke Bank Jateng. “jika tidak didigitalkan, saya harus menandatangai 13 ribu lembar berkas dokument. Dengan digitalisasi sekarang sudah tidak ada lagi” katanya.

Sekda Jepara Sholih mengatakan salah satu kunci agar pelaporan penggunana anggaran APBD 2017 dapat tepat waktu dan akuntabel yaitu komitmen bersama seluruh pengguna anggaran. “Kuncinya adalah komitmen dan sengat bersama sama, untuk segera menyelesaikan tanggung jawab ini” paparnya.

Dikatakan Sholih, untuk penyusunan laporan keuangan harus patuh terhadap peraturan dan tepat waktu. Laporan keuangan pokok harus dibuat OPD yaitu, Laporan Realisasi Angggaran (LRA), Laporan Operasional 9LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), neraca dan Catatan Atas laporan Keuangan (Calk).