Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KUDUS – Upaya untuk mewujudkan Kabupaten Kudus yang bersih dengan menegakkan integritas Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terus dilakukan. Penguatan tersebut juga didukung dengan sistem yang terintegrasi. Implementasi Integrasi SIMREN, SIMDA, dan E-Sakip Kabupaten Kudus diuncurkan pada Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) di Pendopo Kabupaten, Selasa (12/11).

Peluncuran sistem terintegrasi tersebut dilakukan oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Salamat Simanulang dengan didampingi Sekda Kabupaten Kudus Sam’ani Intakoris, Inspektur Kabupaten Kudus Adi Harjono, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah yang diwakili Kepala Sub I BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Bagus, Inspektur Provinsi Jawa Tengah Hendri Santosa.

Adi Harjono menyampaikan bahwa pelanyanan publik menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah saat ini. Tahapan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan harus diawasi dengan baik melalui sebuah sistem. Untuk menguatkan sistem yang ada, Inspektorat Kabupaten Kudus mengintegrasikan tiga sistem yang telah diimplementasikan di pemerintah daerah yaitu SIMREN, SIMDA, dan E-Sakip. “Hari ini kami mengundang 10 inspektur di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, karena Kabupaten Kudus mendapatkan proyek launching sistem integrasi. Terima kasih atas atensi dan kehadiriannya pada kesempatan hari ini,” ujarnya.

Sekda Kabupaten Kudus Sam’ani Intakoris sangat mengapresiasi peluncuran sistem terintegrasi tersebut. Menurutnya Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) merupakan acara penting yang perlu diselenggarakan secara rutin untuk meningkatkan integritas APIP. “Seperti yang disampaikan Pak Adi gelar pengawasan daerah inu dalam rangka melihat capaian tindak lanjut ketika ada pengawasan dari inspektorat, BPK, dan BPKP. Apabila ada kekurangan segera diselesaikan selama masih ada waktu, jangan sampai bermasalah dengan hukum,” imbaunya.

Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Salamat Simanulang menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Kudus yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) selama tujuh kali berturut-turut dari tahun 2012-2018. Dirinya berharap hal tersebut dapat terus dipertahankan dan terus ditingkatkan salah satunya melalui optimalisasi sistem. “Semoga dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang terintegrasi semakin akuntabel dalam tata kelola. Sistem adalah alat, sebaik apapun sistem kalau tidak gunakan dengan baik maka tidak ada manfaatnya,” tandasnya.