KPK FOKUS DAMPINGI KOTA SEMARANG

SEMARANG-Selama 3 hari, KPK akan ‘menggembleng’ para jajaran eksekutif dan legislatif di Kota Semarang dalam Workshop Tunas Integritas mulai 11-13 Oktober di Hotel Ciputra Semarang. Pembangunan budaya integritas di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh KPK RI ini diharapakan bisa memberikan manfaat bagi unsur legislatif dan unsur eksekutif di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam membangun budaya integritas nasional.

Menurut Walikota Semarang Hendrar Prihadi saat ini menjadi pejabat cukup riskan apalagi ketika mencoba bersih tetapi hanya dari satu sisi.

“Eksekutifnya bersih, tetapi legislatifnya gak bersih itu tidak akan ketemu, atau dua-duanya bersih tetapi yudikatifnya tidak bersih juga bisa menggoyahkan yang bersih, Tetapi Alhamdulilah di Kota Semarang saat ini Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan bahkan persnya bersih semua. InshaAllah bila ditambah civil society nya bersih tidak ada lagi kasus OTT,” ujarnya saat memberi sambutan.

Hal itu dapat dilihat ketika Transparecny International Indonesia (TII) melakukan survei terkait Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, yang menyebutkan bahwa Kota Semarang telah menjadi lebih baik dengan menduduki peringkat 3 terbaik pada tahun 2015, yang semula pada tahun 2010 ada di peringkat ke-25. “ini adalah bukan hanya hasil kerja eksekutifnya saja, melainkan hasil dari komitmen bersama seluruh pilar demokrasi di Kota Semarang, yang didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Walikota Semarang berharap kehadiran KPK dapat memantapkan para jajaran eksekutif dan legislatif untuk lebih bertanggung jawab kepada rakyat dan melakukan percepatan pembangunan.

“Saya ingatkan teman-teman untuk tidak macam-macam. Mari bersikap professional saja kita tahu tugas dan fungsi masing-masing. Alhamdulilah saat ini legislatif semakin baik, kritik pasti ada karena salah satu fungsi mereka sebagai pengawas kinerja kita,” pungkasnya.

Sementara Fungsional Deputi Pencegahan KPK RI, Ryan Herviansyah Utama mengungkapkan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya mendukung pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua elemen.

“Selain itu juga merupakan upaya kami dalam rangka menjadikan Kota Semarang sebagai ibukota provinsi sebagai model percontohan dalam pembangunan budaya integritas. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menaikkan integritas dengan harapan turunnya budaya koruptif,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan budaya integritas memerlukan konsistensi dan kolaborasi berbagai pihak. Pimpinan Daerah yang dalam hal ini yaitu Walikota Semarang terus berkomitmen memperkuat peran strategisnya dalam memberikan keteladanan antikorupsi bagi jajaran dan bawahannya. Hal ini adalah sesuatu yang positif agar mampu membangun kepercayaan masyarakat dan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencegahan korupsi.

Komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam membangun integritas ditandai dengan adanya penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada tangal 26 Mei 2014 secara bersama-sama dengan pemerintah kabupaten /kota se Provinsi Jawa Tengah. Piagam ditandatangani dengan disaksikan oleh Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi RI, Ketua Ombudzman RI dan KPK RI.

Tujuan dibangunnya Zona Integritas di Kota Semarang dengan harapan bisa membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, terbuka, dan berpihak pada kepentingan pelayanan publik.