Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

BLORA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora mengapresiasi kinerja eksekutif (Pemkab Blora) dalam hal penyelenggaraan laporan keuangan yang berhasil memperoleh predikat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi Fraksi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016, Senin (17/7), yang dihadiri jajaran pimpinan DPRD, Bupati Djoko Nugroho, Forkopimda, Sekda Bondan Sukarno, dan seluruh Kepala OPD se Kab.Blora.

Wahono S.Pd dari fraksi PPP sebagai juru bicara fraksi-fraksi menyampaikan bahwa predikat WTP atas laporan keuangan APBD 2014, 2015, dan 2016 merupakan prestasi terbaik yang pernah diraih Kabupaten Blora selama ini.

“DPRD berharap kedepan prestasi ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelaporan sistem keuangannya,” tegasnya.

Begitu juga tentang keberhasilan Pemkab Blora dalam meningkatkan Pendapatan Regional Domestik Bruto (PRDB) selama tiga tahun berturut-turut. Dimana tahun 2014 PRDB Blora sebesar 15,10 miliar, di tahun 2015 naik menjadi 16,36 miliar dan di tahun 2016 kemarin naik lagi menjadi 17,98 miliar.

“Tingkat inflasi tahun 2016 juga mengalami penurunan dari 2,85 persen di tahun 2015 menjadi 1,84 persen di tahun 2016. Ini membuktikan bahwa perekonomian Blora semakin meningkat,” lanjutnya.

Sedangkan terkait pelaksanaan APBD 2017, dewan menyoroti masih rendahnya serapan anggaran hingga memasuki bulan ke tujuh ini. Penetapan APBD 2017 yang dilakukan tepat waktu pada akhir 2016 lalu ternyata dipandang tidak berpengaruh dalam percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.

“Kami minta Pemkab untuk melakukan evaluasi terkait penyerapan anggaran. Pasalnya hingga semester kedua tahun berjalan ini penyerapan anggarannya masih rendah khususnya di belanja modal dan belanja operasional. Dampaknya banyak proses pembangunan yang belum bisa dilaksanakan,” tegasnya.

Mendengar pemandangan umum fraksi tersebut, Bupati Djoko Nugroho mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif selama ini sehingga bisa meraih WTP. Ia meminta agar kedepan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya semakin baik.

Bupati juga meminta maaf jika hingga saat ini penyerapan anggaran belum bisa maksimal. Menurutnya, minggu lalu Pemkab telah melaksanakan rapat koordinasi terkait evaluasi penyerapan anggaran. Dirinya berjanji terus mendorong OPD untuk bisa segera melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sehingga penyerapan bisa dilaksanakan secara maksimal.

Khusus untuk pembangunan yang memakai sistem lelang atau tender, dirinya menyadari bahwa tahun ini banyak proyek pembangunan yang belum bisa dilaksanakan karena proses lelangnya belum selesai. Ia meminta agar semua OPD bisa melakukan evaluasi dan mempercepat proses sesuai skala prioritas. (Humas Blora)