Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

 

SEMARANG – Kabupaten Kebumen kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021, yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

 

Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, menyatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras segenap jajaran Pemkab Kebumen, meliputi pengelolaan yang baik pada tata kelola keuangan daerah, program, serta pengelolaan aset daerah.

 

 

Bupati berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam perencanaan program pembangunan.

 

“Tentu tidak cukup hanya itu, pasti masih ada kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki ke depannya. Ketelitian dan perencanaan program harus menjadi perhatian semua OPD,” paparnya.

 

Ditambahkan, masih terdapat beberapa kekurangan administrasi dalam LKPD Tahun 2021 Pemkab Kebumen. Kekurangan tersebut harus dilengkapi dalam jangka waktu 14 hari kerja.

 

Kepala Inspektorat Kebumen Dyah Woro Palupi menambahkan, Kebumen sudah menerima WTP sebanyak delapan kali, yakni 2013-2015, lalu 2017-2021 alias lima kali berturut-turut.

 

“Karena dengan lima kali berturut-turut kita akan mendapatkan tambahan dana insentif dari pemerintah pusat. Jadi ini patut kita syukuri,” ucapnya.

 

Menanggapi pencapaian Kebumen tersebut, Kepala BPKP Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali, mengatakan, Pemkab Kebumen sudah menaati aturan, menyelenggarakan pengawasan internal, pengungkapan, dan evaluasinya dengan baik.

 

“Dengan WTP yang kembali diraih ini menujukkan Kebumen sudah menjalankan pemerintahan good governance,” jelasnya.

 

Selanjutnya, Ayub berharap, penghargaan tersebut dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

 

“Kemiskinan yang terjadi di masyarakat juga disebabkan karena pengelolaan keuangan daerah buruk. Kita turut bangga, Kebumen tahun ini kembali meraih WTP, dan pesan saya harus dipertahankan,” tuturnya.

 

Enam Kali

Ssmentara itu, Kabupaten Purbalingga dan Cilacap juga meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2021, yang telah diaudit oleh BPK RI. Kedua wilayah tersebut sukses meraih predikat opini WTP sebanyak enam kali tanpa jeda.

 

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, menyampaikan, prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajarannya, bersama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purbalingga.

 

Tiwi, sapaannya, berharap dengan adanya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, program pembangunan bisa terus dilanjutkan.

 

“Mari terus bergerak bersama membangun Purbalingga,” imbuhnya.

 

Senada, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menyampaikan, predikat opini WTP kali keenam tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajarannya, dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

 

Penulis: Tim Diskominfo Kebumen/Dy, Kontributor Purbalingga/Dn, Kominfo Cilacap
Editor: Tn/Ul, Diskominfo Jateng