Diaspora Siap Ikut Bangun Purworejo

PURWOREJO – Diaspora (warga perantau) Purworejo memiliki potensi yang cukup besar untuk ikut berperan dalam pembangunan dan kemajuan Kabupaten Purworejo. Potensi itu dapat berupa finansial, pengetahuan dan keterampilan, maupun _networking_.

Hal itu diungkapkan Ketua Diaspora Purworejo, Dwi Wahyu Atmaji saat mengikuti audiensi dengan Pjs Bupati Purworejo melalui zoom meeting, Jumat (27/11/2020), di ruang Bagelen Setda Purworejo.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, potensi dalam bentuk finansial dapat diperoleh dari para pengusaha. Pengetahuan dan keterampilan dari profesional dan praktisi. Sedangkan _networking_ dari diaspora yang ada di pemerintahan dan swasta.

“Kami ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk Purworejo,” ungkapnya.

Pjs Bupati Purworejo Yuni Astuti mengatakan, Kabupaten Purworejo saat ini tengah menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2025, dengan mengakomodir isu/permasalahan, maupun potensi yang berkembang dalam masyarakat, secara aktual dan faktual.

“Oleh karena itu, penjaringan isu/permasalahan, masukan, ataupun alternatif solusi dari masyarakat umum, termasuk akademisi dan swasta, perlu menjadi salah satu bagian yang penting dalam proses penyusunan Rancangan Teknokratik ini,” katanya.

Dikatakan Yuni, berdasarkan data capaian sasaran makro daerah tahun 2019, ditemukan masih ada beberapa gap yang menunjukkan tidak tercapainya beberapa target. Yang akhirnya mengerucut pada penentuan isu-isu strategis daerah, meliputi kebencanaan dan lingkungan hidup, kemiskinan, kesenjangan pertumbuhan ekonomi, kualitas sumberdaya manusia, serta tata kelola pemerintahan.

‘Saya ingin mendengar masukan dari DRD dan Diaspora, untuk selanjutnya akan dipilih dan dipilah. Karena, tentu tidak semua dapat diakomodasi. Saya yakin, masukan itu akan sangat bermanfaat untuk perencanaan lima tahun ke depan,” katanya.

Secara aturan, menurutnya, masyarakat tidak dapat terlibat langsung dalam regulasi, karena merupakan tugas dari pemerintah. Namun demikian, terdapat fungsi _empowerment_. Ada tugas konkuren yang harus dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat.

“Proses perencanaan ke depan harus memandang perspektif kolaboratif, saling bahu-membahu sesuai kapasitas dan regulasi/ ketentuan. Diharapkan seluruh elemen dapat terus mendampingi dan memberikan masukan,” tandasnya.

Penulis : ro/Pemkab Purworejo
Editor : dnk/Diskominfo Jateng