Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

TEMANGGUNG- Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapat penghargaan predikat B dengan perolehan nilai 60,16 hasil evaluasi atas Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 (SAKIP). Atas keberhasilan tersebut Pemkab Temanggung mendapat piagam penghargaan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang diterima oleh Wakil Bupati Heri Ibnu Wibowo di Yogyakarta, Senin (24/2/2020).
Kabag Humas Setda Kabupaten Temanggug Sumarlinah mengatakan evaluasi bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil penggunaan angggaran, dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Hasil evaluasi menunjukkan Pemerintah Kabupaten Temanggung memeroleh nilai 60,16 atau predikat B.
“Komponen yang dinilai dalam evaluasi SAKIP meliputi perencanaan kerja, pengukuran kineja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Alhamdulilah dari semua komponen tersebut Pemkab Temanggung mengumpulkan nilai 60,16 denga predikat B, meningkat lebih baik dibanding tahun 2018 predikat CC dengan total skor 59,05,“ ujarnya.
Penilaian tersebut, katanya, menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang cukup memadai dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Selain itu kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Temanggung, sudah menunjukkan hasil yang baik.
Sumarlinah menambahkan Pemkab Temanggung akan terus mengupayakan perbaikan SAKIP sehingga lebih optimal, dengan harapan kelak mendapat penghargaan kategori A. Upaya tersebut ditempuh dengan melakukan reviu secara berkala atas Renstra OPD terkait kualitas perumusan tujuan, sasaran strategi dan indikator kinerja, serta memanfaatkan hasil reviu untuk perbaikan kinerja organisasi dan penyusunan struktur organisasi.
Di samping itu mengembangkan aplikasi manajemen kinerja secara terintegrasi mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, dan penganggaran. Sehingga dapat mengoptimalkan penerapan performance based budgeting secara konsisten di tingkat OPD.
“Upaya lain yang akan dilakukan, meningkatkan kualitas laporan kinerja, baik di tingkat Pemkab maupun OPD, antara lain dengan menyajikan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja. Selain itu memastikan agar pimpinan OPD memanfaatkan laporan kinerja sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja“ tandasnya.

Penulis : EdyLaks, Kontributor Temanggung
Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin