Bupati Cilacap Sampaikan LKPJ TA 2018 kepada DPRD

CILACAP – Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2018 mencapai Rp 2,908 triliun. Hal itu disampaikan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Cilacap dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Cilacap Tahun 2018, Jumat (22/3/2019).

Dari target sebesar Rp 3,049 triliun, prosentase realisasi tersebut mencapai 95,37 %. Rinciannya, pendapatan asli daerah yang ditarget Rp 497,353 miliar, terealisasi Rp 527,56 miliar atau 106,7 %. Sedangkan anggaran belanja daerah yang ditetapkan Rp 3,26 triliun, terealisasi Rp 2,8 triliun atau 86,41 %.“Pada tahun anggaran 2018, Pemkab Cilacap juga mengalokasikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 221,47 miliar dan terealisasi sekitar 99,99 %. Sedangkan  pengeluaran pembuayaan telah dianggarkan Rp 10 miliar, dan terealisasi Rp 6 miliar atau 60 %”, kata Bupati.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, Pemkab Cilacap masih berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 – 2017 sebagai RPJMD transisi. Di dalamnya terdapat enam prioritas yang menjadi garis besar program dan kegiatan pembangunan oleh perangkat daerah.

Prioritas pertama yakni Penguatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Upaya Pengurangan Beban Pengeluaran, Peningkatan Pendapatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Mikro Dan Kecil Untuk Masyarakat Miskin. Ini sejalan dengan Misi Kelima dengan tujuan Menumbuhkembangkan Peran UMKM dan Koperasi Berbasis Kekuatan Lokal.

Prioritas Kedua, yaitu Penguatan Ketahanan Pangan Dan Energi Yang Didukung Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Serta Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi Secara Berkelanjutan yang sejalan dengan Misi Keempat dengan tujuan untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat secara Berkelanjutan.

Prioritas Ketiga yaitu Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Serta Pengurangan Resiko Bencana, telah dilaksanakan berbagai program pembangunan antara lain Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan melalui kegiatan pemeliharaan berkala maupun peningkatan jalan.

Prioritas Keempat, yaitu Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Pada Potensi Unggulan Daerah Dan Berorientasi Pada Ekonomi Kerakyatan. Sedangkan Prioritas Kelima, Penguatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Diberbagai Bidang Dan Cakupan Layanan Sosial Dasar.

Adapun Prioritas Keenam yaitu Pemantapan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik. Pelaksanaanya dilakukan melalui berbagai program pembangunan antara lain Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. Diantaranya Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dengan hasil terbitnya LHP Khusus proyek-proyek pembangunan, dan sebagainya.(gs/kominfo)