1.192 Penanganan Pelanggaran APK Ditertibkan

PURBALINGGA INFO, Sebanyak 1.192 Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019 ditertibkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purbalingga di tahun 2018. Dari data yang ada terdapat 357 baliho, 148 spanduk, 363 bendera, 30 stiker, 14 branding dan 308 poster. Penertiban APK dilakukan di 18 kecamatan se wilayah Purbalingga.

Selain temuan diatas, menurut Komisioner Bawaslu Kabupaten Purbalingga Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga, Misrad, ada 4 kasus penanganan temuan pelanggaran, antaralain 2 kasus admiinistrasi pemilu, 1 kasus pidana, 1 kasus menyangkut pelanggaran UU ASN. Setelah dilakukan penanganan untuk 2 kasus administrasi pemilu dan 1 kasus pidana dihentikan karena tidak terbukti.

“Sedangkan untuk 1 kasus pelangaran ASN diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Bawaslu juga melakukan rekomendasi terkait penetapan daftar pemilih pemilu 2019, yang mana Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap 2 ditetapkan DPT sebanyak 752.211, yang terdiri dari 378.042 pemilih perempuan dan 374.169 pemilih laki-laki,” katanya saat publikasi laporan kinerja Bawaslu di Aula Bawaslu Purbalingga, Jum’at (4/1).

Katagori yang direkomendasikan kepada KPU Purbalingga lanjut Nurhakim pemilih ganda sebanyak 2.267, pemilih sudah meninggal sebanyak 1.555, pemilih tidak dikenal sebanyak 26 orang. Kemudian pemilih dibawah umur sebanyak 13, pemilih pindah domisili sebanyak 1.640, pemilih berstatus anggota Polri sebanyak 4 orang.” Rekomendasi selanjutnya pemilih invalid sebanyak 538 orang, pemilih baru sebanyak 2.199 dan pemilih berstatus anggota TNI sebanyak 1 orang,” tambahnya.

Sedankan ketua Bawaslu Imam Nurhakim mengatakan tujuan diadaknnya publikasi laporan kinerja Bawaslu salah satunya guna mengukur kineja Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaran pemilu. Hal tersebut berkaitan dengan tugas-tugas Bawaslu yang telah diamanatkan UU Nomor 7 Tahun 2017 beserta regulasi-regulasi yang ada.” Evaluasi dimulai dari Divisi hukum dan Datin, Divisi pengawasan, Divisi Penindakan, Divisi sengketa dan Divisi SDM dan Organisasi,” katanya.