5.854 Nakes di Cilacap Mulai Divaksin Covid-19

  • 25 Jan
  • yandip prov jateng
  • No Comments

CILACAP – Sebanyak 5.854 tenaga kesehatan atau nakes yang bertugas di RSUD Cilacap, RSUD Majenang, Puskesmas, Puskesmas pembantu, serta sejumlah layanan kesehatan lainnya, mulai divaksin Covid-19, Senin (25/1/2021).

Vaksin yang diberikan jenis Sinovac, di mana setiap penerima akan menerima sebanyak dua dosis (0,5 ml/dosis). Satu dosis akan diberikan pada saat pencanangan, sedangkan dosis selanjutnya akan diberikan pada jangka waktu 14 hari setelah vaksin pertama, atau 8 Februari 2021.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Pramesti Griana Dewi menjelaskan, vaksinasi nakes itu merupakan tahap pertama dari seluruh kelompok sasaran. Setelah tenaga kesehatan, kelompok lain yang akan divaksin yakni pelayan publik sebanyak 42.106 orang.

Ditambahkan, selain itu juga masyarakat rentan berdasarkan risiko paparan dan usianya sebanyak 598.668 orang, masyarakat umum sebanyak 262.664 orang, dan masyarakat rentan lainnya sebanyak 216.838 orang. Sehingga total keseluruhan masyarakat penerima vaksin di Kabupaten Cilacap sebanyak 1.146.132 orang.

“Vaksinasi tahap I dijadwalkan selama empat hari, mulai Senin 25 Januari hingga Kamis 28 Januari 2021,” kata Pramesti pada acara pencanangan di Aula RSUD Cilacap.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menjelaskan, vaksinasi menjadi bagian penting dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Namun disayangkan, banyak berita hoaks yang beredar. Sehingga dikhawatirkan menghambat proses vaksinasi.

“Banyak berita hoaks yang membuat masyarakat takut divaksinasi. Kalau kita belajar, dulu ada malaria, TBC, flu Spanyol dan lainnya. Sampai hari ini vaksin-vaksin tersebut masih dibutuhkan kita. Sehingga nantinya, vaksin (Covid-19) ini akan dibutuhkan kita semua,” jelas bupati.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ruf menjelaskan, pengadaan vaksin Covid-19 yang dibebankan kepada APBD, merupakan amanat Menteri Keuangan yang harus dilaksanakan. Meski demikian, hal tersebut dipastikan tidak berdampak signifikan terhadap keuangan daerah.

“Karena ini mendadak, sehingga nanti ada refocusing untuk hal-hal yang bukan prioritas. Berdasarkan amanat Menteri Keuangan empat persen dari DAU, sehingga kurang lebih Rp 40 – 50 miliar,” kata Farid.

Penulis : dn/kominfo
Editor : dnk/ul Diskominfo Jateng

Berita Terkait