Raih WTP Keempat, Bupati Siap Perbaiki Catatan BPK

WONOSOBO – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Wonosobo kembali menuai opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Raihan membanggakan tersebut disambut syukur oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang hadir, dalam serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD secara virtual via zoom meeting, di ruang kerja Bupati, Selasa (26/5/2020).

“Kami sangat bersyukur karena opini WTP Tahun Anggaran 2019 ini merupakan keempat kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Wonosobo. Secara jelas membuktikan komitmen kami dalam upaya mempertahankan kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, mendapat pengakuan dari BPK RI,” tutur Bupati Wonosobo, Eko Purnomo seusai penandatanganan berita acara serah terima.

Bupati mengaku, siap untuk menindaklanjuti sejumlah catatan dari para pemeriksa. Seperti, kelengkapan data dukung terkait kepemilikan aset daerah.

Hal itu selaras dengan pernyataan Kepala Bidang Pengelola Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah (BPPKAD) serta Inspektur, yang mengakui masih ada catatan dari BPK RI di balik capaian WTP. Meskipun tidak berpengaruh terhadap opini, tetap memerlukan tindak lanjut perbaikan dalam 60 hari kerja.

“Tentu secepatnya kami benahi dan laporkan kepada BPK RI, terkait sejumlah temuan yang memerlukan perbaikan, agar ke depan dapat menjadi acuan bagi kinerja keuangan untuk lebih baik lagi,” tutur Inspektur Kabupaten Wonosobo, Gatot Hermawan.

Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo, Junaedi juga menyatakan, secepatnya akan berkoordinasi dengan OPD terkait yang mendapatkan catatan dari auditor BPK. Sehingga, sebelum waktu yang ditetapkan oleh BPK RI, perbaikan tersebut sudah selesai.

Tanggapan positif atas capaian WTP tersebut juga diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, Afif Nurhidayat. Menurutnya, masukan dan koreksi dari BPK RI akan menjadi pijakan kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun rencana kinerja pemerintah daerah.

“Predikat WTP yang berhasil diraih, menjadi tantangan bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, menuju pemerintahan yang lebih transparan di masa mendatang,” tandasnya.

Menurut Afif, perbaikan atas catatan-catanan tersebut juga akan secepatnya dilakukan sesuai dengan arahan dari BPK. Sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan daerah di tahun anggaran 2020.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali menjelaskan kekurangan kelengkapan dalam LHP Kabupaten Wonosobo terletak pada akurasi data pendukung aset tetap dan bergerak, yang dinilai kurang informatif. Selain itu, pihaknya menyebut ada pula catatan terkait masih adanya kekurangan volume pekerjaan di sejumlah kegiatan, meski hal itu tidak mengganggu opini.

“BPK RI Perwakilan Jawa Tengah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo, sehingga laporan hasil pemeriksaan Tahun Anggaran 2019 ini dapat diselesaikan tepat waktu,” ungkapnya.

Kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Ayub juga mendorong agar kinerja keuangan daerah di tengah masa pandemi Covid-19 tetap optimal, termasuk alokasi anggaran untuk percepatan penanganan wabah.

Penulis : Danang Hari Purnomo – Diskominfo Kabupaten Wonosobo

Editor : dnk/diskominfo jateng