Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jepara menyiapkan langkah strategis tahun 2019. Kegiatan ini diawali dengan rapat kerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Jepara Tahun 2019, pada Selasa (15/1), di Gedung Shima Jepara.
Kegiatan dibuka oleh Sekda Jepara Sholih, dan dihadiri Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Erna Sulistyawati, para camat dan mitra kerja DP3AP2KB Kabupaten Jepara.
Kepala DP3AP2KB Jepara Inah Noroniah mengatakan, raker ini sekaligus untuk menyampaikan evaluasi tahun 2018, serta rencana strategis di tahun 2019. Termasuk didalamnya, peningkatan kualitas pembangunan gender, sumber daya manusia dan penyuluh lapang.
Dalam kegiatan itu, pihaknya juga melaksanakan Memorandum Of Understanding (Mou), dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jepara, terkait dengan penggunaan data kependudukan (NIK), juga diserahkan surat tugas penyuluh KB, kontrak kerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS sebanyak 17 orang. “Ini sudah melalui persetujuan bupati,” kata dia.
Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Erna Sulistyowati mengatakan, program KB ini, disuport dari berbagai sumber dana, mulai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak program.
Pihaknya juga mengapresiasi keberadaan PLKB Non PNS. Jika dirasio, satu kecamatan di Jepara, sudah memiliki PLBK Non PNS. Ini dinilai, sudah sesuai dengan rasio yang ada. “Di Kabupaten Sragen, Sukoharjo terdapat PLKB Non PNS namun jumlahnya tidak banyak seperti di Jepara,” kata dia.
Sekda Jepara Sholih mengatakan, kondisi dan perkembangan masyarakat adalah sebuah fenomena yang perlu dicermati, sehingga strategi dan kebijakan yang diterapkan akan selaras dengan laju perubahan. “Melalui forum ini, dapat dihasilkan masukan-masukan, dari kondiis perkembangan yang ada,” kata dia
