Pemkab Semarang Awali Program Pembagian Bendera Merah Putih

UNGARAN – Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengawali program nasional pembagian 10 juta bendera merah putih di Kabupaten Semarang. Pelaksanaan program secara simbolis ditandai dengan penyerahan bendera oleh bupati dan Forkompimda kepada perwakilan anggota TNI, Polri, dan masyarakat, usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Alun-Alun Bung Karno, Kalirejo Ungaran Timur, Senin (1/6/2026) pagi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Semarang, Suyana menjelaskan, program pembagian 10 juta bendera merah putih diinisiasi oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri RI.

“Tujuannya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, bela negara dan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus mendatang,” terangnya.

Disampaikan, program ini telah berjalan sejak dua tahun lalu dan kembali digelar tahun ini. Pihaknya mengalokasikan anggaran pengadaan 2 ribu bendera merah putih untuk dibagikan kepada warga. Selain itu, juga dibuka kesempatan bagi instansi lain termasuk swasta, untuk berpartisipasi dalam program ini.

“Targetnya, dapat terkumpul sekitar 5 ribu lembar bendera, untuk dibagikan sampai menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI Agustus mendatang,” katanya lagi.

Sementara itu, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 berlangsung lancar. Ratusan peserta terdiri dari anggota TNI, Polri, Satpol PP, ASN, pelajar, mahasiswa, Pramuka, dan perwakilan ormas dengan tertib mengikuti upacara meski panas sinar matahari cukup menyengat.

Membacakan sambutan tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, bupati mengatakan, peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momen refleksi api Pancasila tetap menyala dalam jiwa insan Indonesia. Tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia menjadi pernyataan tegas, nilai-nilai luhur Pancasila relevan, untuk menjaga keutuhan bangsa. Sekaligus, menjadi jawaban tercapainya perdamaian dunia.

“Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” tegasnya.

Penulis: Junaedi, Diskominfo Kab Semarang
Editor: Di, Diskomdigi Jateng