Yang Penting Mau Dulu

  • 08 Aug
  • bidang ikp
  • No Comments

Semarang – Peran PKK dalam pembangunan semakin diakui pemerintah. Kendati begitu, PKK mesti terus direvitalisasi agar lebih optimal menjalankan tugas dan fungsinya.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah Hj Atikoh Ganjar Pranowo saat membuka Rapat Konsultasi PKK se-Jawa Tengah di Aula Gotong Royong Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah, Selasa (7/8). Menurutnya, revitalisasi yang harus dilakukan adalah manajemen data dan kelembagaan PKK.

Data, imbuhnya, menjadi prioritas perhatian mengingat data PKK merupakan data langsung kondisi masyarakat dari para kader yang cukup valid. Karenanya, sistem data mulai level bawah pun mesti diaktifkan dan diefektifkan, baik catatan data dasa wisma, data pokja, data umum, maupun data lapangan tahunan.

“Data ini juga bias jadi acuan. Kalau datanya valid, mengeroyoknya lebih gampang. Contohnya, angka kematian ibu. Jika ada basis datanya, berapa jumlah ibu hamil, di mana, berisiko tinggi atau tidak, dan sebagainya, selanjutnya bisa diambil langkah pengawasan. Basis data ini juga bisa diimplementasikan menjadi kebijakan,” beber Atikoh.

Dari aspek kelembagaan PKK, dia mengatakan pemilihan personel juga mesti diperhatikan. Memang, idealnya kader itu harus tahu, mau, dan mampu. Namun, menurutnya yang utama adalah kemauan. Jika seseorang sudah menyatakan mau, dia akan enjoy menjalani pekerjaan sebagai kader yang terhitung banyak. Apalagi, kader tidak mendapat gaji.

“Kalau sudah senang, yang lain akan mengikuti. Dia akan bertanya-tanya (mengenai PKK), mempelajari dari buku-buku, atau belajar sambil jalan. Jadi, yang penting mau dulu,” tegas ibu satu putera ini.

Kendati begitu, Atikoh meminta agar kapasitas kader PKK terus ditingkatkan. Baik melalui bimbingan dan pembinaan, pelatihan, orientasi dan sebagainya. Tentunya, teamwork juga harus ditingkatkan, karena semua akan lebih mudah jika dijalani bersama-sama.

“Kolaborasi dengan SKPD juga mesti diperkuat. Kita juga dituntut membuat rencana kerja lima tahunan, yang bisa dikolaborasikan dengan SKPD yang saat ini tengah menyusun Renstra (rencana strategis). Bagaimana pun peran PKK benar-benar sudah diakui masyarakat, pemerintah, bahkan presiden,” tandasnya. (Ul, Diskominfo Jateng)

 

Berita Terkait