Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Blora – Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs Heru Sudjatmoko MSi dibuat kaget saat mengikuti Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan (TKPK), di Pendapa Rumah Dinas Bupati Blora, Jumat (6/10). Pada sesi pertanyaan. Salah seorang peserta, Kandar, tiba-tiba maju dan menyerahkan cinderamata kain batik.

Istimewanya, kain hijau bermotif ranting pohon jati itu dibuat oleh kaum difabel yang pernah mendapat pelatihan dari Bappeda Kabupaten Blora. Mereka pun memberikan batik tersebut sebagai cinderamata khusus bagi Wagub.

“Kami pernah mendapat pelatihan membatik dari Bappeda, dan batik ini karya teman-teman difabel sebagai cinderamata untuk pak wakil gubernur,” ucapnya yang maju di depan forum yang dihadiri Bupati Blora Djoko Nugroho, Wakil Bupati Blora Arief Rohman, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jateng Ir Sujarwanto Dwiatmoko MSi, serta sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan pemprov dam pemkab, camat, dan kepala desa.

Kandar mengatakan, pelatihan membatik oleh Bappeda Blora itu diikuti sekitar 70 anggota kelompok difabel. Tujuannya agar mereka mempunyai keterampilan membatik. Dengan keterampilan membatik tersebut kini tidak sedikit kaum difabel di “Kota Mustika” menjadi produktif.

“Harapan kami, untuk mendukung produktivitas kaum difabel, mohon adanya bantuan mesin jahit,” pintanya.

Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko mengapresiasi cinderamata karya kaum difabel yang produktif dan kreatif. Ia juga mengapresiasi Pemkab Blora atas perhatiannya terhadap rakyatnya, termasuk kaum difabel, yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan sehingga bisa berkarya dan mandiri.

“Pemberian ini suatu kehormatan, saya sangat senang. Apalagi batik ini karya mereka. Suatu saat pada kesempatan lain kami akan melihat mereka membatik,” terangnya.

Terkait upaya pemerintah menelan kemiskinan di Jateng, Heru menjelaskan, pada 2018 Pemprov Jateng fokus pada pengentasan kemiskinan di 15 kabupaten/ kota dengan tingkat kemiskinan di atas Jateng dan nasional. Antara lain Blora, Wonosobo, Banjaregara, Purbalingga, Brebes, Demak, Rembang, dan Sragen.

“Salah satu fokus pengentasan kemiskinan pada wilayah pedesaan, karena selama ini tingkat kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibanding perkotaan,” katanya.

Upaya yang dilakukan guna pengentasan kemiskinan yang utama adalah menyinergikan program maupun kegiatan antara provinsi, kabupaten, dan desa. Demikian pula dinas-dinas dan pemerintah desa diharapkan ada keterpaduan program dan kebijakan.

“Dalam pengentasan kemiskinan bidang kesehatan sangat penting selain pendidikan. Karenanya, posyandu harus dihidupkan puskesmas. PKK semakin diaktifkan karena yang mengetahui siapa saja warga yang miskin itu adalah pemerintah desa dan PKK,” bebernya.

Sementara itu, Bupati Blora Djoko Nugroho dalam paparannya menjelaskan tingkat kemiskinan di wilayahnya berada pada peringkat 21 dari 35 kabupaten/ kota se-Jateng, dengan angka kemiskinan 13,33 persen.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemkab Blora, antara lain percepatan pemenuhan infrastruktur dasar, yakni melalui program pembangunan rumah tidak layak huni. Bahkan hingga 2017 pembangunan RTLH sudah sebanyak 520 unit. Sedangkan pada 2018 direncanakan sebanyak 104 unit.

“Selain itu pembangunan desa di kawasan hutan, salah satunya program listrik masuk desa dan listrik desa di luar kawasan hutan,” imbuhnya.

Dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, Heru berharap sinergitas antar-SKPD maupun dengan pemerintah daerah terus ditingkatkan, sehingga alokasi bantuan yang akan diberikan lebih tepat sasaran. Pola pikir masyarakat pun harus dibenahi sehingga tidak terlalu mengandalkan bantuan pemerintah. Di sisi lain, infrastruktur harus dibenahi untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat, khususnya yang berada di daerah pelosok atau perbatasan.

Dalam kesempatan tersebut wakil gubernur juga menyerahkan bantuan pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) secara simbolis kepada bupati Blora. Bantuan RTLH dari Pemprov Jateng untuk perbaikan 62 unit RTLH yang tersebar di berbagai desa, masing-masing senilai Rp 10 juta.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin