Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Pemprov Jateng sudah getol menggunakan media sosial (medsos) sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat dan pelayanan publik, namun sayangnya langkah itu belum diikuti seluruh pemkab/pemkot. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya aduan masyarakat yang ditujukan kepada gubernur, meskipun persoalan tersebut wewenang bupati atau walikota

“Pemprov Jateng sudah getol memanfaatkan medsos untuk sarana komunikasi dengan masyarakat dan layanan publik. Mungkin pemprov bisa ‘menjewer’ pemkab/pemkot supaya mengikuti pemprov,” ujar salah satu komunitas sosial media dari Solo, Bayu saat mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Melalui Komunitas Media Sosial di Borobudur Golf Magelang, Selasa (28/11) malam.

Hadir sebagai nara sumber pada acara yang melibatkan puluhan komunitas sosial media area Magelang dan sekitarnya, Wakil Gubernur Jateng Drs Heru Sudjatmoko MSi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jateng, Dadang Somantri, dan pengamat media sosial Syahril Ilhami.

Menurut Bayu, selama ini Pemprov Jateng sudah memanfaatkan medsos sebagai media komunikasi dengan masyarakat sekaligus pelayanan publik. Berbagai keluhan, kritik, dan masukan dari masyarakat disampaikan melalui medsos dan kanal-kanal aduan lain yang disediakan pemprov. Bahkan tidak sedikit pula netizen atau warganet yang nyinyir dan menyebarkan konten-konten hoax.

Senada disampaikan pengamat media sosial Syahril Ilhami. Dia mengatakan, di Indonesia tidak ada pejabat yang aktif berinteraksi dengan masyarakat, merespon serta menindaklanjuti keluhan, aduan, maupun kritik publik melalui media sosial twitter, kecuali Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP.

“Tapi sayang ini tidak diikuti pemkab dan pemkot sehingga ini tidak efektif, karena ada persoalan-persoalan yang harusnya ditangani bupati, walikota, ataupun desa tetapi netizen mengadunya kepada gubernur. Jika kanal-kanal aduan online pemkab/pemkot aktif dan responsif pasti penyekesaiannya akan lebih efektif,” bebernya.

Terlebih pada era seperti sekarang, lanjut Syahril, hampir setiap orang memiliki telepon selular dan tidak lepas dari medsos. Meski dunia maya tidak membatasi penggunannya atau siapapun memanfaatkan medsos, namun warganet harus menggunakan medsos secara bijak.

“Terlebih karakter masyarakat kita mudah termakan hoax, gampang percaya bahkan ikut menyebarluaskan informasi di medsos yang belum tentu kebenarannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hoax sebenarnya telah ada sejak dahulu, namun karena beberapa tahun lalu belum ada medsos maka penyebaran dan dampaknya tidak sedahsyat sekarang. Hoax yang cepat beredar dan diviralkan banyak pihak di media sosial mampu menggerakkan massa. Sehingga saat menjelang pilkada, tidak sedikit pihak yang sengaja memanfaatkan hoax untuk kepentingan pribadi.

“Maka saya usulkan pemprov membuat pusat pengaduan hoax. Ketika ada hoax, masyarakat atau netizen bisa mengonfirmasi ke akun pusat pengaduan hoax, kemudian pihak-pihak terkait bisa meluruskan dan menjelaskan kebenaran berita atau informasi yang tidak jelas tersebut,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Drs Heru Sudjatmoko mengatakan, semua kabupaten dan kota di Jateng sudah menerapan medsos sebagai media komunikasi pemerintah dengan publik, namun tingkat efektivitasnya bervariasi. Ada daerah yang aktif adapula yang kurang aktif.

Diakui, dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri melainkan harus bersama yang lain, seperti kalangan pengusaha, masyarakat sipil termasuk komunitas medsos. Nasihat “aja rumangsa bisa dhewe” tetap relevan untuk kondisi sekarang ini dalam rangka mewujudkan good government atau pemerintahan yang baik.

“Pemerintah jika ingin sukses harus menggandeng masyarakat sipil, apalagi peran ‘angkatan udara’ (warganet) ini penting dalam pemerintahan, mengingat masa sekarang adalah era digitalisasi. Semua kebijakan, program pemerintah akan mudah disorot masyarakat karena kini semua serba transparan,” jelasnya.

Maraknya beragam informasi dari berbagai sumber, kata dia, menjadikan masyarakat tidak jarang termakan hoax atau berita bohong. Terlebih menjelang dan saat pemilihan kepala daerah, berita hoax berisi ujaran-ujaran kebencian untuk kepentingan tertentu bertebaran di masyarakat maupun dunia maya.

“Jangan sampai informasi dibuat bias oleh hoax. Pesta demokrasi Indonesia jangan sampai dikuasai hoax, semisal ketika pilgub, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah lainnya banyak pihak berkepentingan sehingga hoax marak,” pintanya.

Mantan Bupati Purbalingga itu berharap, masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dengan bijak, berbagi informasi melalui media sosial yang berisi kegiatan-kegiatan positif, serta suara-suara yang membangun dan memotivasi. Sehingga keamanan dan kedamaian bisa terjada. Pilkada pun berlangsung aman dan lancar.

“Generasi Indonesia jangan menjadi generasi hoax, jangan memilih kucing dalam karung apalagi dengan mata tertutup hoax,” tegas Wagub.

Terkait adanya pusat pengaduan hoax, Diskominfo Jateng bersama Diskominfo kabupaten dan kota akan berkoordinasi untuk menambah konten pengaduan hoax. Dalam hal ini, pemerintah juga membutuhkan peran masyarakat terutama komunitas medsos untuk menyaring mana yang hoax dan bukan, karena masyarakat awam kesulitan membedakannya.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin