Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Transformasi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat diharapkan semakin mendongkrak perekonomian di Jateng. Selain itu mempermudah akses permodalan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta meningkatkan literasi perbankan, agar masyarakat tidak terjebak berbagai pinjaman ilegal.

“Kami mengucapkan selamat atas transformasi dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan ini tentu punya konsep yang luar biasa, karena kalau dengar istilah kredit berbeda dengan perekonomian,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, di sela launching Bank Perekonomian Rakyat (BPR), di halaman Kantor Gubernur, Minggu (28/5/2023).

Sekda menjelaskan, istilah perekonomian adalah  bagaimana upaya untuk bisa tumbuh. Termasuk, bagaimana sektor UMKM di Jateng terus tumbuh, karena perekonomian Jateng banyak ditopang dari sektor UMKM. Untuk itu, selain dapat memberi kemudahan permodalan, BPR diharapkan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM di Jateng, supaya tidak berhenti, terus eksis, berkembang, dan naik kelas.

Sekda mengatakan, potensi UMKM di Jawa Tengah sangat beragam, dan tersebar hampir di seluruh kabupaten/ kota. Karenanya, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan perbankan sangat diperlukan. Pemerintah terus berupaya memajukan UMKM melalui pelatihan, sedangkan BPR mempermudah akses permodalan pelaku UMKM.

Perubahan BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat, imbuh Sumarno, diharapkan menjadi bagian untuk lebih meningkatkan literasi perbankan di Jateng. Sehingga masyarakat lebih mengenal perbankan, dan tidak lagi terjebak pada berbagai bentuk pinjaman ilegal, rentenir, maupun pinjaman ilegal lainnya. Apabila masyarakat butuh kredit atau pendanaan, bisa datang ke BPR, bukan ke tempat lain, karena keamanan BPR diawasi Otoritas Jasa Keuangan, dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

“Selain itu, mohon bantuan BPR di Jateng untuk meningkatkan literasi perbankan. Karena masih banyak masyarakat kita yang terjebak rentenir, pinjaman online, dan pinjaman ilegal lainnya. Ini tugas kita bersama untuk memberantas itu semua,” pintanya.

Usai mengikuti jalan santai bersama sekitar 8 ribu pegawai BPR se-Jateng, Sekda Jateng didampingi anggota DPR RI Mustofa, Ketua Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat (Perbarindo) Jateng, Dadi Sumarsana, dan pejabat terkait lainnya, melakukan prosesi pemotongan pita dan tumpeng, sebagai tanda perubahan nama Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. (Humas Jateng)*ul